Perdana Menteri (PM) Thailand, Prayuth Chan-O-Cha, sedikit mengubah sikapnya terhadap demonstran pro-demokrasi yang terus menggelar aksi meskipun ada dekrit darurat. PM Prayuth khawatir jika unjuk rasa yang semakin meluas akan dimanfaatkan para pembuat onar yang berupaya memicu kekerasan.
Seperti dilansir Reuters dan media lokal, Bangkok Post, Senin (19/10/2020), juru bicara PM Prayuth, Anucha Burapachaisri, menyatakan bahwa sang PM mengakui hak warga Thailand untuk berunjuk rasa, namun memperingatkan bahwa aksi protes harus digelar sesuai aturan hukum yang berlaku.
Diketahui bahwa ribuan orang masih terus berkumpul untuk berunjuk rasa pada Minggu (19/10) waktu setempat, meskipun telah diberlakukan dekrit darurat yang melarang unjuk rasa atau perkumpulan politik yang diikuti banyak orang.
Anucha menyatakan bahwa PM Prayuth merasa khawatir dengan semakin meluasnya unjuk rasa di Thailand dan takut jika unjuk rasa itu dimanfaatkan oleh pembuat onar yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, sebut Anucha, PM Prayuth ingin untuk berdialog mencari solusi.
"Pemerintah ingin berbicara untuk mencari jalan keluar bersama-sama," ucap Anucha kepada Reuters.
Penegasan serupa juga disampaikan Anucha kepada Bangkok Post. "Pemerintah bersedia mendengarkan masalah semua orang dan terus menyelesaikan masalah di semua sektor," ujarnya.
