Didemo 10 Ribu Orang, PM Thailand Tolak Mundur

Novi Christiastuti - detikNews
Jumat, 16 Okt 2020 13:58 WIB
Thailands Prime Minister Prayuth Chan-ocha waves to the crowd upon his arrival to attend the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit and related meetings in Clark, Pampanga, northern Philippines November 12, 2017. REUTERS/Erik De Castro
Prayuth Chan-O-Cha (Dok. REUTERS/Erik De Castro)
Bangkok -

Perdana Menteri (PM) Thailand, Prayuth Chan-O-Cha, menegaskan dirinya tidak akan mengundurkan diri dari jabatannya. Penegasan ini disampaikan saat puluhan ribu demonstran antipemerintah tetap beraksi meski ada larangan berkumpul di bawah dekrit darurat yang diberlakukan pekan ini.

"Saya tidak akan mundur," tegas PM Prayuth seperti dilansir Reuters, Jumat (16/10/2020).

Penegasan ini disampaikan PM Prayuth setelah menggelar rapat kabinet mendadak dengan jajaran pemerintahannya pada Jumat (16/10) waktu setempat.

Ditegaskan juga oleh PM Prayuth kepada wartawan setempat bahwa dekrit darurat akan digunakan terhadap orang-orang yang melanggar larangan perkumpulan atau pertemuan politik, termasuk demonstrasi. PM Prayuth menyatakan bahwa dekrit darurat itu akan berlaku hingga 30 hari ke depan.

"Pemerintah harus menggunakan dekrit darurat. Kita harus memprosesnya karena situasinya menjadi sarat kekerasan," cetusnya.

"(Dekrit) Ini diberlakukan selama 30 hari, atau kurang jika situasinya mereda," imbuh PM Prayuth.

Video 'Demo Protes Anti-Pemerintah di Thailand Berujung Dekrit Darurat':

[Gambas:Video 20detik]



Sedikitnya 10 ribu demonstran berkumpul dalam unjuk rasa menentang tindak kekerasan oleh otoritas Thailand, yang merujuk pada penangkapan para aktivis setempat yang terlibat demonstrasi pro-demokrasi dalam beberapa bulan terakhir. Penangkapan aktivis dilakukan setelah dekrit darurat diberlakukan pekan ini.

Dalam aksinya, para demonstran menuntut PM Prayuth untuk lengser dari jabatannya dan menyerukan agar para aktivis yang ditangkap segera dibebaskan.

Pemerintahan PM Prayuth, mantan panglima militer yang awalnya mengambil alih kekuasaan dalam kudeta tahun 2014 lalu, telah menjadi sasaran para pengunjuk rasa, yang dalam aksinya juga menargetkan monarki Thailand yang tak tergoyahkan.

(nvc/ita)