.webp)
Para pemimpin Uni Eropa sepakat untuk menjatuhkan sanksi terhadap para anggota rezim Belarus. Selain itu mereka juga akan memberikan peringatan kepada Turki atas kegiatan pengeboran gasnya di Mediterania timur.
Dilansir AFP, Jumat (2/10/2020) dalam pernyataan pertemuan puncak yang dilakukan selama lebih dari enam jam tawar-menawar, 27 pemimpin Uni Eropa memperingatkan Turki bahwa mereka bisa menghadapi sanksi "langsung" jika tetap melakukan eksplorasi gas di perairan Siprus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Malam pertama dari KTT dua hari Uni Eropa didominasi oleh ikatan kuat blok itu dengan Ankara, yang terlibat dalam perselisihan maritim yang berbahaya dengan Yunani dan Siprus.
Pernyataan para pemimpin itu menawarkan Ankara prospek hubungan yang lebih dekat dan perdagangan yang lebih baik, jika berkomitmen untuk "mengupayakan dialog dengan itikad baik dan tidak melakukan tindakan sepihak".
Simak video 'Ikut Campur Laut Mediterania, Erdogan Kecam Presiden Prancis':
Tetapi Uni Eropa siap untuk menggunakan sanksi - mungkin termasuk langkah-langkah ekonomi berbasis luas - jika Turki tetap bertahan dengan apa yang dilihat Uni Eropa sebagai pelanggaran ilegal atas perairan Siprus.
"Dalam kasus tindakan baru oleh Ankara, Uni Eropa akan menggunakan semua instrumen dan pilihan yang tersedia. Kami memiliki cara-cara yang dapat kami terapkan segera," kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen kepada wartawan setelah pertemuan itu.
Sebelum KTT, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan kepada parlemennya bahwa Uni Eropa telah menjadikan dirinya "sandera" dari "orang-orang Yunani yang manja dan pemerintahan Siprus Yunani".
Dia bersumpah untuk mempertahankan "pendekatan yang ditentukan".
Para pemimpin Uni Eropa telah setuju untuk "memantau perkembangan" di Mediterania timur dan kembali membahas masalah tersebut pada pertemuan puncak lainnya pada bulan Desember mendatang.
Uni Eropa sekarang akan memberlakukan pembekuan aset dan larangan perjalanan pada sekitar 40 anggota rezim Presiden Belarus Alexander Lukashenko, yang disalahkan karena mencurangi pemilihan 9 Agustus dan menindak aksi-aksi protes yang terjadi sesudahnya.
Namun, tidak seperti Inggris dan Kanada, yang telah memberikan sanksi kepada pejabat Belarus, Uni Eropa tidak akan memberlakukan tindakan pada Lukashenko sendiri.
