Bukan Pertama Kali, Vanuatu Rutin Serang Indonesia soal Papua di PBB

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Minggu, 27 Sep 2020 16:22 WIB
Ruang sidang PBB (Reuters)
Foto: Ruang sidang PBB (Reuters)

2018

Pada tahun 2018, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di sidang umum PBB menyinggung soal pentingnya menghormati kedaulatan negara lain. Dia 'menyindir' negara tertentu yang dianggap mendukung gerakan separatis.

JK mengungkap negara yang dimaksud adalah Vanuatu. Negara di Pasifik sisi selatan itu dianggap kerap berbuat ulah dengan memunculkan isu-isu tidak benar tentang pelanggaran HAM di Papua.

"Ada negara, ya kalau kita sebut di sini seperti Vanuatu, itu yang selalu memunculkan isu yang tidak benar tentang pelanggaran HAM, tentang tidak sahnya bergabungnya Papua ke Indonesia, itu kan melanggar prinsip-prinsip PBB itu sendiri," kata JK usai sidang umum di Markas PBB, New York, Kamis (27/9/2018).

"Tidak boleh suatu negara untuk katakanlah tidak mengaku apa yang sudah diputuskan oleh PBB itu sendiri," jelasnya.

JK menjelaskan masuknya Papua menjadi bagian Indonesia merupakan bagian dari resolusi PBB. Oleh karena itu, Vanuatu sebagai anggota PBB harus mengakui resolusi tersebut.

2019

Tidak juga bosan mengangkat isu yang sama, Vanuatu kembali mengangkat isu Papua saat pidato di Sidang Majelis Umum PBB tahun 2019. Indonesia kemudian langsung menggunakan kesempatan hak jawab untuk memberi balasan tegas.

Isu Papua itu diangkat oleh Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai Tabimasmas, dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum ke-74 PBB. Dia menyebut ada dugaan pelanggaran HAM di Papua.

Tabimasmas berharap PBB bisa mencari solusi untuk masalah di Papua serta mendorong PBB untuk mendatangi Papua dan mengecek kondisi di sana. Dia juga memberi seruan ke Indonesia.

Indonesia lalu menggunakan hak jawab untuk menanggapi pernyataan Perdana Menteri Vanuatu tersebut. Hak jawab (right to reply) itu disampaikan oleh diplomat bernama Rayyanul Sangadji. Rayyanul menegaskan Papua adalah bagian dari Indonesia.

Indonesia balik menuding motif Vanuatu mengangkat isu Papua di PBB bukanlah dilatari kepedulian terhadap HAM melainkan karena negara itu mendukung separatisme. Rayyanul menyebut langkah provokatif Vanuatu adalah state-sponsored separatism.

"Vanuatu ingin memberi kesan seakan-akan mendukung isu HAM padahal motif yang sebenarnya adalah negara itu mendukung agenda separatis," kata Rayyanul seperti dikutip dari video di situs PBB.

Selain itu, Indonesia mengecam tindakan Vanuatu yang sengaja memasukkan Benny Wenda ke kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-bangsa (KTHAM PBB). Benny merupakan pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Pembebasan Papua.

"Indonesia mengecam keras tindakan Vanuatu yang dengan sengaja telah mengelabui KTHAM dengan melakukan langkah manipulatif melalui penyusupan Benny Wenda ke dalam delegasi Vanuatu," ujar Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib, melalui pernyataan di situs resmi, Rabu (29/1/2019).

Selanjutnya
Halaman
1 2 3