Sekitar 2.500 tentara Myanmar dikerahkan ke wilayah Rakhine beberapa waktu terakhir. Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, akan mengalokasikan 20 miliar Kyat (Rp 224 miliar) untuk membangun tembok perbatasan dengan Bangladesh.
Kelompok HAM independen Myanmar, Burma Human Rights Network (BHRN), yang berkantor di London, Inggris, dalam keterangan persnya seperti dilansir detikcom, Selasa (22/9/2020), menyampaikan kekhawatiran atas dua perkembangan terbaru di Myanmar tersebut.
Perkembangan terbaru ini terjadi saat BHRN menerima sejumlah laporan tentang kematian warga sipil dan warga sipil yang luka-luka, termasuk anak-anak dan wanita, dalam beberapa pekan terakhir. Kebanyakan terkena peluru nyasar dan tembakan artileri saat pertempuran antara militer Myanmar dengan Arakan Army di Rakhine State.
Otoritas Myanmar, menurut BHRN, mengklaim bahwa pengerahan tentara ke Rakhine dan perbatasan dimaksudkan untuk merespons ancaman dari kelompok Arakan Army dan Arakan Rohingya Salvation Army. BHRN menyebut militer Myanmar diketahui secara historis kerap membesar-besarkan ancaman untuk membenarkan ekspansi kekuatan militer dan penganiayaan.
Diketahui juga bahwa area-area yang menjadi lokasi misi aktif militer Myanmar telah diselimuti praktik pendudukan desa, penangkapan sewenang-wenang dan penyiksaan warga sipil. Diketahui juga jatuhnya korban sipil, penggunaan ranjau darat secara luas dan praktik pemerkosaan warga sipil di area-area tersebut.
"Burma (Myanmar-red) tampaknya mengambil langkah-langkah untuk memperluas konflik di Rakhine State tepat pada saat mereka perlu meredakan konflik," ucap Direktur Eksekustif BHRN, Kyaw Win, dalam pernyataannya.
"Di antara meningkatnya jumlah korban jiwa dari kalangan sipil dan penyebaran COVID-19, Burma perlu melakukan apapun yang bisa dilakukan untuk mengurangi permusuhan di wilayah tersebut dan memenuhi kebutuhan warganya," imbuhnya.
BHRN memperingatkan bahwa menambah pasukan militer di Rakhine justru akan semakin memperluas konflik.
