.webp)
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan keras menolak resolusi yang diajukan Amerika Serikat (AS) untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran. Langkah ini akan berdampak besar bagi kesepakatan nuklir Iran.
Seperti dilansir dari AFP, Sabtu (15/8/2020), hanya dua dari 15 anggota Dewan PBB yang memberikan suara dukungan, menyoroti perpecahan antara Washington dan sekutu Eropa sejak Presiden Donald Trump menarik diri dari perjanjian nuklir pada Mei 2018.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Iran mengejek pemerintahan Trump karena kegagalannya untuk memenangkan lebih dari satu suara dukungan, dari Republik Dominika. Semua sekutu AS di Eropa menyatakan abstain saat voting resolusi tersebut.
"Dalam 75 tahun sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika tidak pernah begitu terisolasi," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Abbas Mousavi di Twitter.
"Terlepas dari semua perjalanan, tekanan dan pengawasan, Amerika Serikat hanya bisa memobilisasi negara kecil (untuk memilih) bersama mereka," ungkapnya.
Hasil ini meningkatkan kemungkinan bahwa AS akan mencoba untuk secara sepihak memaksa pengembalian sanksi PBB, yang menurut para ahli mengancam untuk menjerumuskan Dewan ke dalam salah satu krisis diplomatik terburuk yang pernah ada.
"Kegagalan Dewan Keamanan untuk bertindak tegas dalam pertahanan perdamaian dan keamanan internasional tidak bisa dimaafkan," kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam sebuah pernyataan.
Embargo senjata konvensional akan berakhir pada 18 Oktober di bawah ketentuan resolusi yang terkait kesepakatan nuklir Iran, yang ditandatangani pada Juli 2015 dan secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).
Berdasarkan kesepakatan, yang dinegosiasikan oleh Presiden AS sebelumnya, Barack Obama, Iran berkomitmen untuk membatasi kegiatan nuklirnya untuk keringanan sanksi dan keuntungan lainnya.
Sejak Trump menarik diri dan memberikan sanksi sepihak terhadap Iran di bawah kampanye "tekanan maksimum," Iran telah mengambil langkah-langkah kecil tetapi meningkat dari kepatuhan dengan perjanjian nuklir saat menekan pencabutan sanksi.
