.webp)
Pemerintah Turki memutuskan untuk memperpanjang misi eksplorasi gas Mediterania yang kontroversial. Turki juga memerintahkan latihan militer baru di tengah perselisihannya dengan Yunani dan Prancis terkait isu energi dan perbatasan.
Seperti dilansir AFP, Jumat (28/8/2020), Angkatan Laut Turki menyatakan pihaknya memperpanjang masa tinggal kapal penelitian Oruc Reis dan kapal-kapal perang yang mendampinginya di perairan yang diklaim oleh Yunani. Kapal-kapal itu akan tetap menjalankan misi eksplorasi gas Mediterania selama lima hari ke depan, atau hingga Selasa (1/9) mendatang.
Diumumkan juga oleh Angkatan Laut Turki bahwa rencana untuk menggelar 'latihan tembak senjata berat' di tepi wilayah perairannya di sudut timur laut Mediterania akan digelar pada Selasa (1/9) dan Rabu (2/9) mendatang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menteri Pertahanan Turki, Hulusi Akar, menyatakan bahwa latihan tembak itu tidak terkait dengan perselisihan Turki dengan Yunani terkait akses ke lokasi cadangan gas yang baru ditemukan. Diketahui bahwa cadangan gas itu menawarkan sumber energi baru yang sangat besar bagi Eropa dan memutus ketergantungan pada Rusia.
Namun, Akar juga secara tegas bersumpah akan melanjutkan aktivitas eksplorasi Turki di perairan timur Mediterania 'selama mungkin yang dibutuhkan'. "Kami bertekad untuk melindungi hak-hak kami," tegasnya.
Dalam tanggapannya, Yunani menyebut keputusan Turki untuk memperpanjang upaya penelitian seismik di tenggara Crete, menunjukkan penolakan Turki untuk meredakan krisis yang terjadi.
"Sekali lagi terlihat siapa yang menginginkan de-eskalasi dan siapa yang tidak," sebut sumber diplomatik Yunani yang enggan disebut namanya.
Yunani menyebut keberadaan kapal-kapal perang secara berkelanjutan di wilayah perairan yang diklaim oleh Yunani sebagai 'tidak sah dan ilegal'.
Dua negara anggota NATO itu sama-sama menggelar latihan militer di tengah konflik yang bisa mengancam akses Eropa terhadap sumber energi baru dan mengancam untuk menyeret Libya yang dilanda konflik dan negara-negara lain di Timur Tengah.
Jelang rapat Menteri Luar Negeri Uni Eropa di Berlin untuk membahas krisis ini, Jerman menyatakan bahwa Turki dan Yunani harus mengakhiri manuver-manuver Angkatan Laut mereka jika benar-benar menginginkan solusi damai.
"Prasyarat untuk (perundingan langsung) adalah agar manuver di Mediterania timur dihentikan," tegas Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas.
Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, juga melibatkan diri dalam krisis ini. Trump berbicara pada Perdana Menteri Yunani, Kyriakos Mitsotakis dan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, pada Rabu (26/8) waktu setempat. Gedung Putih menyatakan bahwa Trump 'menyampaikan kekhawatiran atas ketegangan yang meningkat antara sekutu NATO, Yunani dan Turki'.
PM Mitsotakis menyatakan bahwa Yunani 'siap untuk melakukan de-eskalasi signifikan -- namun dengan syarat Turki segera menghentikan tindakan provokatifnya'. Sementara itu, Erdogan telah menolak setiap prasyarat untuk berunding dengan Yunani.
