.webp)
Pemerintah Arab Saudi menyatakan tidak akan mengikuti langkah Uni Emirat Arab (UEA) menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sampai negara Yahudi itu mencapai kesepakatan damai dengan Palestina.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Saudi Pangeran Faisal bin Farhan mengatakan kepada wartawan dalam kunjungannya ke Berlin, Jerman bahwa "perdamaian harus dicapai dengan Palestina" berdasarkan perjanjian internasional sebagai syarat untuk normalisasi hubungan dengan Israel.
"Setelah itu tercapai, semua hal menjadi mungkin," katanya seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (20/8/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kesepakatan mengejutkan Israel-UEA pekan lalu merupakan kesepakatan ketiga yang dicapai Israel dengan negara Arab, setelah Mesir dan Yordania, dan meningkatkan prospek kesepakatan serupa dengan negara-negara Teluk pro-Barat lainnya.
Hingga saat ini, Arab Saudi, ekonomi terbesar di dunia Arab, telah mempertahankan sikap diam yang mencolok atas kesepakatan tersebut. Namun, para pejabat lokal telah mengisyaratkan bahwa Riyadh tidak mungkin segera mengikuti jejak sekutu utamanya di kawasan itu meskipun ada tekanan Amerika Serikat.
Pada konferensi pers dengan Menlu Jerman Heiko Maas, Pangeran Faisal mengulangi kritik terhadap "kebijakan sepihak" Israel dalam pencaplokan dan pembangunan permukiman di Tepi Barat sebagai "tidak sah" dan "merugikan" bagi solusi dua negara Palestina-Israel.
Tonton video 'Berbagai Kecaman Perjanjian Damai UEA-Israel':
Sebagai bagian dari kesepakatan penting dengan UEA tersebut, Israel setuju untuk menangguhkan pencaplokan wilayah Tepi Barat yang diduduki, meskipun Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan rencana itu tidak akan dibatalkan dalam jangka panjang.
Warga Palestina memprotes kesepakatan tersebut sebagai pengkhianatan oleh pemain utama di dunia Arab, yang secara luas berpendapat bahwa hubungan normal dengan Israel hanya mungkin terjadi setelah perselisihan dengan Palestina diselesaikan.
Pangeran Faisal menekankan bahwa Arab Saudi telah mensponsori prakarsa perdamaian Arab tahun 2002 yang mengulurkan prospek normalisasi hubungan dengan Israel. Namun, dikatakannya bahwa Riyadh kini tidak melihat jalan menuju hubungan diplomatik tanpa kesepakatan damai Palestina.
(ita/ita)
