.webp)
Seperti dilansir AFP, Sabtu (15/8/2020), unjuk rasa digelar di Thailand nyaris setiap hari dalam beberapa pekan terakhir. Aksi ini dilakukan kelompok yang dipimpin para mahasiswa yang marah pada pemerintah Thailand yang kini dipimpin Perdana Menteri (PM) Prayut Chan-O-Cha, yang mantan panglima militer Thailand.
Unjuk rasa itu menuntut reformasi pemerintahan, dibentuknya konstitusi baru dan perombakan aturan hukum yang sangat melindungi anggota Kerajaan Thailand.
Penangkapan Parit yang dilakukan pada Jumat (14/8) waktu setempat, disiarkan langsung lewat tayangan live-streaming Facebook oleh salah satu temannya. Dalam rekaman tayangan itu, terlihat momen saat polisi Thailand membaca sejumlah dakwaan yang dijeratkan terhadap Parit yang baru berusia 22 tahun ini, sebelumnya membawanya masuk ke dalam sebuah mobil yang menunggunya.
"Saya bisa mengonfirmasi bahwa Parit Chiwarak telah ditangkap... Dakwaannya terkait dengan unjuk rasa pada 18 Juli," ucap Mayor Jenderal Polisi Somprasong Tentaum, kepada AFP, merujuk pada salah satu unjuk rasa terbesar yang digelar di Thailand beberapa waktu lalu.
Penangkapan Parit, yang dijuluki 'Pinguin' ini, merupakan penangkapan ketiga yang dilakukan otoritas Thailand terkait unjuk rasa antipemerintah. Dua demonstran lainnya ditangkap pada Jumat (7/8) pekan lalu, atas dakwaan yang sama termasuk penghasutan dan pelanggaran pembatasan virus Corona (COVID-19). Dua demonstran itu akhirnya bebas dengan uang jaminan.
Tonton juga 'Gajah di Thailand Ditemukan Mati dengan Perut Penuh Sampah Plastik':
Para demonstran Thailand, yang terinspirasi oleh gerakan demokrasi di Hong Kong, berupaya menggelar aksi protes tanpa adanya pemimpin tertentu. Mereka bergabung pada kampanye media sosial untuk menyebarkan informasi soal aksi-aksi protes mereka.
Dalam aksinya, para demonstran menyerukan penulisan ulang Konstitusi Thailand yang disusun secara militer tahun 2017. Konstitusi itu disebut menguntungkan partai politik yang berpihak pada PM Prayut dalam pemilu tahun lalu.
Pada awal pekan ini, salah satu unjuk rasa menyerukan pembahasan terang-terangan soal peran keluarga Kerajaan Thailand dan upaya mengakhiri aturan hukum yang melindungi Kerajaan Thailand secara mutlak. Hal itu merujuk pada aturan hukum '112' yang memiliki ancaman hukuman maksimum 15 tahun penjara bagi setiap tindakan yang dianggap menghina Kerajaan Thailand. (nvc/rdp)
