China Dituduh Targetkan Infrastruktur Pilpres AS dengan Serangan Siber

Novi Christiastuti - detikNews
Senin, 10 Agu 2020 13:29 WIB
People cast their ballots during voting in the 2016 presidential election in Las Vegas, Nevada, U.S November 8, 2016.  REUTERS/David Becker
Ilustrasi -- Warga AS menggunakan hak suara dalam pemilu (REUTERS/David Becker)
Washington DC -

Penasihat keamanan nasional Gedung Putih, Robert O'Brien, menyebut para peretas terkait pemerintah China telah menargetkan infrastruktur pemilihan umum (pemilu) Amerika Serikat (AS) menjelang pemilihan presiden (pilpres) November 2020.

Seperti dilansir Reuters, Senin (10/8/2020), pernyataan O'Brien itu mengindikasikan tuduhan campur tangan lebih aktif dari China terhadap pilpres AS. Pernyataan itu disampaikan O'Brien dalam wawancara dengan program 'Face the Nation' pada saluran televisi CBS pada Minggu (9/8) waktu setempat.

"Mereka ingin melihat Presiden (Donald Trump-red) kalah," ucap O'Brien dalam program televisi itu, merujuk pada China.

"China -- seperti Rusia, seperti Iran -- mereka terlibat dalam serangan siber dan phishing dan hal semacam itu sehubungan dengan infrastruktur pemilu kita, terkait dengan situs-situs dan semacamnya," cetusnya.

Pernyataan O'Brien kepada CBS itu berbeda dengan pernyataan yang dirilis Kantor Direktur Intelijen Nasional AS (ODNI) pada Jumat (7/8) lalu. ODNI dalam pernyataannya menyebut China 'telah memperluas upaya-upaya mempengaruhi' dan Rusia telah berupaya melemahkan kandidat calon presiden Partai Demokrat, Joe Biden. Namun ODNI tidak secara spesifik menuduh China melakukan upaya peretasan terhadap sistem pemilu AS.

China secara konsisten menyangkal klaim-klaim pemerintah AS bahwa mereka meretas perusahaan AS, politikus atau badan pemerintahan AS. "Pemilihan presiden AS merupakan urusan dalam negeri, kami tidak tertarik untuk turut campur di dalamnya," tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, pada April lalu.

Dalam pernyataannya, O'Brien menyebut AS telah melihat para peretas berupaya menyusup ke dalam situs milik kantor Kementerian Luar Negeri AS di berbagai wilayah, yang bertanggung jawab menggelar pilpres di level lokal, dan mengumpulkan data warga AS.

"Ini adalah masalah yang nyata dan ini bukan hanya Rusia," tegasnya. "Akan ada konsekuensi besar bagi negara manapun yang berupaya mencampuri pemilu kita yang bebas dan adil," imbuh O'Brien.

Selanjutnya
Halaman
1 2