.webp)
Para anggota parlemen dari Partai Liberal Demokrat Jepang yang berkuasa telah memutuskan untuk mendorong langkah-langkah untuk membatasi penggunaan aplikasi video seluler milik perusahaan China, TikTok. Mereka khawatir bahwa data pengguna aplikasi itu mungkin berakhir di tangan pemerintah China.
Seperti dilansir dari Reuters, Rabu (29/7/2020) media Jepang NHK melaporkan, sekelompok anggota parlemen yang dipimpin oleh mantan menteri ekonomi Akira Amari membuat keputusan pada pertemuan pada hari Selasa (28/7). Mereka berencana untuk mengajukan proposal kepada pemerintah pada awal September terkait pembatasan TikTok.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
TikTok, yang dimiliki oleh perusahaan Beijing ByteDance Technology Co, menghadapi pengawasan di Amerika Serikat (AS) atas kekhawatiran bahwa China dapat memaksa perusahaan itu untuk menyerahkan data penggunanya. Kepala Staf Gedung Putih Mark Meadows mengatakan tindakan bulan ini sudah dekat untuk mengatasi risiko keamanan nasional yang ditimbulkan oleh TikTok.
Sementara itu, TikTok mengatakan bahwa mereka tidak pernah memberikan data pengguna ke pemerintah China dan tidak akan melakukannya jika diminta.
Aplikasi ini juga sedang diawasi di Australia atas risiko potensial terhadap privasi data. Sedangkan di India, aplikasi itu dilarang pada akhir Juni lalu beserta 58 aplikasi asal China lainnya, yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional.
