Tak Transparan, Dana Bantuan Corona yang Digalang PM India Jadi Polemik

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Selasa, 14 Jul 2020 14:29 WIB
FILE PHOTO: Indias Prime Minister Narendra Modi speaks during the Vibrant Gujarat Global Summit in Gandhinagar, India, January 18, 2019. REUTERS/Amit Dave/File Photo
Foto: PM India Narendra Modi (REUTERS/Amit Dave)
Jakarta -

Dana sumbangan untuk penanganan Corona yang digalang oleh Perdana Menteri India Narendra Modi kini menjadi polemik. Pengelolaan dana yang terkumpul hingga Rp 1 triliun ini dianggap tak transparan.

Seperti dilansir dari The Associated Press (AP), Selasa (14/7/2020), Bejon Misra langsung sigap menerima permohonan Perdana Menteri India Narendra Modi pada bulan Maret lalu untuk menyumbangkan dana penanganan Corona.

Hari berikutnya, pensiunan profesor manajemen berusia 69 tahun itu memberikan sumbangan.

Dana itu terkumpul dalam program Prime Minister Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund, atau PM CARES, yang diluncurkan beberapa hari setelah India memulai lockdown di seluruh negeri, sumbangan mulai berdatangan dan belum berhenti.

Pensiunan seperti Misra, industrialis, bintang-bintang Bollywood, dan perusahaan-perusahaan asing semuanya ikut serta. Tetapi dana itu, sekarang bernilai lebih dari US$ 1 miliar (atau sekitar Rp 1 triliun), telah menimbulkan kontroversi karena masalah transparansi dan akuntabilitas.

Associated Press meminta daftar donor dan pembayaran dari kantor Modi di bawah Undang-Undang Hak atas Informasi, yang memberi warga akses ke informasi dari birokrasi India. Namun, permintaan itu ditolak.

Kantor Modi, yang mengelola PM CARES, telah menolak untuk mengungkapkan informasi tersebut, dengan alasan bahwa meskipun dikelola oleh pemerintah India, itu bukan otoritas publik, dan karenanya tidak tunduk pada undang-undang hak atas informasi. Akibatnya, ada sedikit transparansi tentang uang yang diterima dan dibelanjakan dari dana tersebut di tengah wabah virus yang masih mewabah di India.

"Ini bukan rahasia negara dan pemerintah harus menjawab pertanyaan yang diajukan," kata Saket Gokhale, seorang aktivis independen yang merupakan salah satu orang pertama yang mempertanyakan dana tersebut.

"Mereka menghalanginya," imbuhnya. Sementara itu, seorang pakar hukum menantang kantor Modi.

Selanjutnya
Halaman
1 2