.webp)
Dana sumbangan untuk penanganan Corona yang digalang oleh Perdana Menteri India Narendra Modi kini menjadi polemik. Pengelolaan dana yang terkumpul hingga Rp 1 triliun ini dianggap tak transparan.
Seperti dilansir dari The Associated Press (AP), Selasa (14/7/2020), Bejon Misra langsung sigap menerima permohonan Perdana Menteri India Narendra Modi pada bulan Maret lalu untuk menyumbangkan dana penanganan Corona.
Hari berikutnya, pensiunan profesor manajemen berusia 69 tahun itu memberikan sumbangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dana itu terkumpul dalam program Prime Minister Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund, atau PM CARES, yang diluncurkan beberapa hari setelah India memulai lockdown di seluruh negeri, sumbangan mulai berdatangan dan belum berhenti.
Pensiunan seperti Misra, industrialis, bintang-bintang Bollywood, dan perusahaan-perusahaan asing semuanya ikut serta. Tetapi dana itu, sekarang bernilai lebih dari US$ 1 miliar (atau sekitar Rp 1 triliun), telah menimbulkan kontroversi karena masalah transparansi dan akuntabilitas.
Associated Press meminta daftar donor dan pembayaran dari kantor Modi di bawah Undang-Undang Hak atas Informasi, yang memberi warga akses ke informasi dari birokrasi India. Namun, permintaan itu ditolak.
Kantor Modi, yang mengelola PM CARES, telah menolak untuk mengungkapkan informasi tersebut, dengan alasan bahwa meskipun dikelola oleh pemerintah India, itu bukan otoritas publik, dan karenanya tidak tunduk pada undang-undang hak atas informasi. Akibatnya, ada sedikit transparansi tentang uang yang diterima dan dibelanjakan dari dana tersebut di tengah wabah virus yang masih mewabah di India.
"Ini bukan rahasia negara dan pemerintah harus menjawab pertanyaan yang diajukan," kata Saket Gokhale, seorang aktivis independen yang merupakan salah satu orang pertama yang mempertanyakan dana tersebut.
"Mereka menghalanginya," imbuhnya. Sementara itu, seorang pakar hukum menantang kantor Modi.
Surender Singh Hooda, seorang pengacara di pengadilan tinggi India, mengajukan petisi pada tanggal 5 Juni dengan alasan bahwa situs web dana tersebut harus menampilkan rincian uang yang diterima dan penggunaannya.
Pengadilan tinggi Delhi memberi tahu Hooda untuk mencabut permohonannya dan menghubungi kantor Modi terlebih dahulu, sebagaimana diharuskan oleh hukum. Kantor Modi menolak permintaan Hooda untuk informasi tersebut.
"Uang itu telah dikumpulkan atas nama perdana menteri dan jutaan warga biasa telah menyumbang untuk itu. Paling tidak yang kami harapkan adalah transparansi," kata Hooda.
Untuk diketahui, Modi adalah ketua program penggalangan dana ini, dan Menteri Dalam Negeri, Amit Shah, dan Menteri Pertahanan dan Keuangan duduk di posisi dewan. Tetapi tidak seperti dana yang dikelola pemerintah lainnya, dana ini tidak diaudit oleh Pengawas Keuangan dan Auditor Jenderal India.
Sebagai gantinya, Modi menunjuk perusahaan konsultan bisnis swasta, SARC & Associates, untuk mengaudit dana tersebut 12 hari setelah menyumbangkan US$ 212.665.
