.webp)
Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson mengingatkan Israel untuk tidak melanjutkan rencananya mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat. Johnson menyebut tindakan itu ilegal dan bertentangan dengan kepentingan negara Yahudi itu sendiri.
"Saya seorang pembela Israel yang bersemangat," tulisnya dalam sebuah artikel yang diterbitkan dalam bahasa Ibrani di halaman depan harian terlaris Israel, Yediot Aharonot, seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (1/7/2020).
"Jadi dengan sedih saya telah mendengar proposal untuk mencaplok wilayah Palestina," tambahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya takut proposal ini akan gagal dalam tujuannya mengamankan perbatasan Israel dan akan bertentangan dengan kepentingan jangka panjang Israel sendiri," tutur pemimpin Inggris tersebut.
Pemerintah koalisi Israel telah menyetujui 1 Juli sebagai tanggal untuk mulai menerapkan proposal perdamaian Timur Tengah Presiden AS Donald Trump, yang membuka jalan bagi aneksasi permukiman Yahudi di Tepi Barat dan kemungkinan juga Lembah Jordan.
"Aneksasi akan menjadi pelanggaran hukum internasional," tulis Johnson, seraya menambahkan bahwa itu juga akan membahayakan "kemajuan yang telah dibuat Israel dalam meningkatkan hubungan dengan dunia Arab dan Muslim.
"Saya masih percaya satu-satunya cara untuk mencapai keamanan yang benar dan langgeng bagi Israel, tanah air bagi orang-orang Yahudi, adalah melalui solusi yang memungkinkan keadilan dan keamanan bagi Israel dan Palestina," tulis Johnson.
"Saya menolak untuk percaya bahwa ini tidak mungkin," imbuhnya.
Bulan lalu, dalam tulisan opini yang jarang dilakukan di sebuah surat kabar Israel, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Amerika Serikat, Yousef al-Otaiba, memperingatkan bahwa aneksasi bagian-bagian Tepi Barat akan membahayakan menghangatnya hubungan Arab-Israel.
Menggambarkannya sebagai "perampasan ilegal atas tanah Palestina", Otaiba menyebut "rencana untuk aneksasi dan pembicaraan normalisasi adalah sebuah kontradiksi".
