.webp)
Rapat di Badan Legislatif (DPR) atau parlemen negara bagian Minnesota, Amerika Serikat (AS), membahas RUU Kepolisian tampaknya berada di jalan buntu. Suara terpecah belah menjadi dua soal seberapa jauh anggota parlemen ikut campur memperbaiki kepolisian di Minnesota, tempat George Floyd terbunuh.
Seperti dilansir dari The Associated Press (AP), Sabtu (20/6/2020), DPR yang dikuasai Demokrat pada Jumat (19/6) pagi mengeluarkan paket langkah-langkah pertanggungjawaban polisi yang dibungkus menjadi satu RUU.
Ini mencakup unsur-unsur dari lima undang-undang kepolisian yang lebih sederhana yang disahkan oleh Senat yang dikendalikan Partai Republik pada awal minggu ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketika anggota parlemen berkerumun di balik pintu tertutup, atau bertemu di ruangan untuk mengesahkan undang-undang yang kurang kontroversial, sekitar 400 demonstran mengadakan rapat umum Juneteenth di luar Capitol, di mana mereka meneriakkan nama Floyd dan meminta anggota parlemen untuk mengesahkan RUU DPR soal ini.
Pemimpin Mayoritas Senat Partai Republik Paul Gazelka, dari East Gull Lake, berulang kali mengatakan bahwa Jumat (19/6) adalah batas waktu penangguhannya, dan bahwa anggota parlemen harus fokus pada proposal yang dapat didukung kedua pihak.
Namun para pemimpin Demokrat dari kedua ruangan mendesaknya di sebuah konferensi pers untuk memberikan lebih banyak waktu agar kedua belah pihak dapat mencari kompromi dalam masalah kepolisian dan masalah-masalah pelik lainnya.
"Kita harus melakukan sesuatu pada akuntabilitas dan reformasi polisi," kata Ketua Dewan Demokrat Melissa Hortman, dari Brooklyn Park, kepada wartawan.
"Pembunuhan tragis George Floyd pada tanggal 25 Mei mengubah seluruh agenda legislatif. Tidak ada cara bagi kita untuk berpaling dari ketidakadilan ini, dan untuk tidak melakukan pekerjaan yang ribuan orang Minnesota dan jutaan orang di seluruh dunia menuntut agar pemerintah mengambil alih," ungkapnya.
Gubernur Minnesota alas Partai Demokrat, Tim Walz, pada Jumat (19/6) malam mengatakan pada program urusan publik "Almanac", ia tetap berharap kompromi dapat dicapai dan negosiasi masih berlanjut.
"Kami telah melalui beberapa masa paling bergejolak dalam sejarah Minnesota," kata Walz, mengutip pembunuhan Floyd dan pembukaan kembali negara dari lockdown Corona. "Dan saya pikir ada keinginan orang-orang di sini untuk memanfaatkan momen itu dan membuat perubahan sistemik itu."
Pada hari Kamis, Walz menantang anggota parlemen untuk meletakkan RUU DPR di atas mejanya tepat waktu untuk ditandatangani pada Juneteenth, hari libur yang telah lama memperingati pembebasan kaum kulit hitam.
Jika tidak ada kesepakatan tentang masalah besar, anggota parlemen kemungkinan akan mendapatkan kesempatan lain pada pertengahan Juli.
