.webp)
Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan berselisih dengan dua kepala daerahnya. Selisih paham itu dipicu oleh nekatnya dua wali kota dari partai oposisi melanjutkan program donasi yang sudah dilarang pemerintah Turki.
Dilansir AFP, Jumat (15/5/2020), dua wali kota tersebut yakni Wali Kota Ankara, Mansur Yavas dan Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu. Keduanya mencetuskan program donasi di tengah pandemi virus Corona.
Program yang digaungkan Yavas mendorong warga kaya untuk membantu warga miskin dengan membayarkan utang mereka, baik utang kepada pedagang bahan makanan maupun tagihan air selama pandemi Corona. Iklan untuk program ini banyak dipasang di jembatan dan halte bus di ibu kota Ankara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kebaikan lebih menular dibandingkan penyakit," demikian bunyi salah satu iklan program tersebut.
Saat bulan Ramadhan tiba, program Yavas ini dialihkan untuk menyediakan makanan berbuka puasa bagi keluarga miskin dan warga lanjut usia yang tidak bisa keluar rumah. Sejauh ini, nyaris 265 ribu makanan telah disumbangkan oleh 35 ribu dermawan di Ankara.
Sementara, program yang dicetuskan Imamoglu yang berkonsep 'pay it forward' berhasil menggalang dana 15 juta Lira untuk membayari tagihan utilitas keluarga tidak mampu. Jumlah itu didapat hanya dalam sepekan sejak program itu diluncurkan pada awal Mei.
Baik Yavas maupun Imamoglu mewakili aliansi oposisi CHP yang memenangkan pemilu di Ankara dan Istanbul tahun lalu. Kesuksesan dan meningkatnya popularitas keduanya kini dipandang sebagai rival potensial untuk Erdogan.
Kesuksesan Partai Rakyat Republik Turki (CHP) merebut kursi Wali Kota di Ankara dan Istanbul merupakan momen pertama dalam 25 tahun, karena selama ini Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) atau partai yang menaungi Erdogan selalu menguasai dua kota itu.
Erdogan awalnya menolak kemenangan Imamoglu atas Istanbul dan menyerukan pemilu ulang dengan menuduh adanya kecurangan penghitungan. Namun Imamoglu kembali menang dengan mayoritas suara lebih besar dalam pemilu ulang.
Kembali ke persoalan donasi, Presiden Erdogan pun menuding program tersebut ilegal. Erdogan juga menyebut keduanya pamer.
"Tidak ada gunanya memiliki negara dalam negara," kata Erdogan bulan lalu, menuduh walikota bertindak secara ilegal dan pamer.
Alhasil, Pemerintah Turki pun memblokir program donasi yang dicetuskan Yavas dan Imamoglu itu. Kementerian Dalam Negeri Turki juga melakukan penyelidikan terhadap keduanya.
Kemendagri Turki dan Pemerintahan Erdogan bersikeras menyatakan bahwa donasi harus melalui program 'Solidaritas Nasional' yang digagasnya. Sejauh ini program tersebut telah mengumpulkan 2 juta Lira.
Menanggapi penyelidikan itu, Wakil Ketua CHP, Seyit Torun, menyebut pemerintahan Erdogan 'benar-benar resah' saat pemerintah kota 'menjalankan tanggung jawab mereka'.
"Saat pemilu, mereka mengklaim wilayah yang dikuasai CHP akan memotong bantuan rakyat, akan melakukan ini-itu. Mereka memfitnah kami. Tapi sekarang kebenaran terungkap," ucap Torun.
Secara terpisah, Cevdet Yilmaz dari AKP menyangkal adanya motif politik di balik tindakan pemerintah Erdogan. "Kami ingin mereka bekerja dalam koordinasi, bukan secara terpisah, dari inisiatif lain," sebutnya.
