31 Turis Prancis Positif Virus Corona Saat Berlibur di Kamboja

Sedikitnya 31 turis asal Prancis dinyatakan positif virus Corona atau COVID-19 saat berlibur di Kamboja. Puluhan turis asing ini merupakan bagian dari sekelompok besar turis yang berlibur ke Siem Reap, nyaris dua pekan lalu.

Seperti dilansir AFP, Selasa (24/3/2020), para turis Prancis yang berusia antara 40-an tahun hingga 80 tahun ini merupakan bagian dari sekelompok besar turis asing yang tiba di Siem Reap, Kamboja, pada 11 Maret lalu. Sedikitnya ada 36 orang dalam rombongan turis asing yang berlibur di tengah pandemi virus Corona.

Rombongan turis asing itu sempat dikarantina di sebuah hotel setempat. Kini, puluhan turis Prancis yang dinyatakan positif terinfeksi virus Corona itu tengah menjalani perawatan medis dan dikarantina di kota Sihanoukville.

Dituturkan Kementerian Kesehatan Kamboja dalam pernyataannya bahwa dua warga Kamboja yang menjadi pemandu wisata dari rombongan turis asing itu, juga dinyatakan positif virus Corona. Lima turis lainnya, dari rombongan yang sama, dinyatakan negatif virus Corona.

Kasus-kasus virus Corona dari rombongan turis asing di Kamboja ini disebut sebagai cluster rombongan wisata. Secara total, otoritas Kamboja ini mengonfirmasi 87 kasus virus Corona di wilayahnya.

Sebagai langkah pencegahan, otoritas Kamboja menutup tempat-tempat hiburan termasuk bar karaoke. Sekolah-sekolah setempat juga diminta untuk tutup sementara, namun tidak ada perintah resmi yang mewajibkan orang-orang tetap di dalam rumah.

Pekan lalu, otoritas Kamboja memberlakukan larangan masuk bagi warga negara asing dari Prancis, Amerika Serikat, Italia, Spanyol, Jerman dan Iran.

Pada Senin (23/3) waktu setempat, para pakar dari China tiba di Phnom Penh untuk mengantarkan bantuan medis guna memerangi virus Corona. Kamboja selama ini menerima bantuan, pinjaman infrastruktur dan investasi senilai miliaran dolar Amerika dari China. Otoritas Kamboja sejak lama menganggap China sebagai sekutu berharga, terutama saat negara-negara Barat mengkritik pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen atas tuduhan pelanggaran HAM.