Seperti dilansir AFP, Selasa (17/12/2019), proposal itu diajukan dengan syarat rezim Korut mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB soal denuklirisasi Semenanjung Korea. Proposal yang diajukan Rusia dan China pada Senin (16/12) waktu setempat ini mengejutkan sejumlah misi diplomatik di PBB.
Pengajuan proposal ini dilakukan pada hari yang sama saat perwakilan Amerika Serikat (AS) menggelar pembicaraan dengan Korut.
Diketahui bahwa Korut dijatuhi sanksi berat oleh AS dan PBB terkait program nuklirnya. Rezim komunis itu kemudian mengungkapkan rasa frustrasi atas kurangnya kelonggaran sanksi usai mereka mengumumkan moratorium uji coba nuklir dan rudal balistik antarbenua (ICBM) beberapa waktu lalu.
Draf dari proposal itu menyatakan bahwa Dewan Keamanan PBB 'harus menyesuaikan langkah-langkah sanksi terhadap DPRK (nama resmi Korut) sebagaimana diperlukan merujuk pada kepatuhan DPRK terhadap resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB terkait'.
Ditekankan juga bahwa proposal itu menggarisbawahi pentingnya 'pendekatan yang paling menguntungkan bagi permohonan pembebasan sanksi-sanksi PBB terhadap DPRK untuk alasan kemanusiaan dan mata pencaharian'.
"Menyambut baik dilanjutkannya dialog antara Amerika Serikat dan DPRK di berbagai level," demikian bunyi penggalan salinan draf proposal itu, seperti yang didapatkan AFP.
