Rusia dan China Ajukan Proposal ke PBB untuk Longgarkan Sanksi Korut

Ilustrasi -- Suasana di Korut (Getty Images)

New York - Rusia dan China mengajukan proposal kepada Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk melonggarkan sanksi untuk Korea Utara (Korut).

Seperti dilansir AFP, Selasa (17/12/2019), proposal itu diajukan dengan syarat rezim Korut mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB soal denuklirisasi Semenanjung Korea. Proposal yang diajukan Rusia dan China pada Senin (16/12) waktu setempat ini mengejutkan sejumlah misi diplomatik di PBB.

Pengajuan proposal ini dilakukan pada hari yang sama saat perwakilan Amerika Serikat (AS) menggelar pembicaraan dengan Korut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Diketahui bahwa Korut dijatuhi sanksi berat oleh AS dan PBB terkait program nuklirnya. Rezim komunis itu kemudian mengungkapkan rasa frustrasi atas kurangnya kelonggaran sanksi usai mereka mengumumkan moratorium uji coba nuklir dan rudal balistik antarbenua (ICBM) beberapa waktu lalu.

Draf dari proposal itu menyatakan bahwa Dewan Keamanan PBB 'harus menyesuaikan langkah-langkah sanksi terhadap DPRK (nama resmi Korut) sebagaimana diperlukan merujuk pada kepatuhan DPRK terhadap resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB terkait'.

Ditekankan juga bahwa proposal itu menggarisbawahi pentingnya 'pendekatan yang paling menguntungkan bagi permohonan pembebasan sanksi-sanksi PBB terhadap DPRK untuk alasan kemanusiaan dan mata pencaharian'.

"Menyambut baik dilanjutkannya dialog antara Amerika Serikat dan DPRK di berbagai level," demikian bunyi penggalan salinan draf proposal itu, seperti yang didapatkan AFP.

Diketahui bahwa perundingan antara Korut dan AS menghadapi kebuntuan sejak pertemuan antara pemimpin Korut Kim Jong-Un dan Presiden AS Donald Trump di Hanoi, Vietnam, pada Februari lalu berakhir tanpa kesepakatan signifikan.

Otoritas Korut merilis peringatan keras, bahkan menjanjikan 'hadiah Natal' yang tidak menyenangkan, jika AS tidak menyampaikan proposal baru terkait perundingan denuklirisasi hingga akhir tahun ini.

Draf proposal itu juga menyerukan 'dilanjutkan segera perundingan enam pihak' yang melibatkan China, Korea Selatan (Korsel), Korut, AS, Rusia dan Jepang. Perundingan enam pihak (six-party talks) ini sebelumnya digelar antara tahun 2003 hingga tahun 2009.

Para diplomat-diplomat PBB menyebut tidak ada batasan waktu untuk voting terhadap proposal itu, sehingga memicu ketidakjelasan di masa mendatang.

Sebelumnya diketahui bahwa Rusia dan China secara hati-hati mendukung tekanan untuk Korut usai uji coba nuklir di masa lalu. Namun pekan lalu, kedua negara mengindikasikan akan menolak penjatuhan sanksi tambahan untuk Korut.