Wacana Pilpres Balik ke MPR Dinilai Seperti Orba, Ini Kata HNW

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Kamis, 28 Nov 2019 12:40 WIB
Foto: Hidayat Nur Wahid (Lamhot Aritonang/detikcom)
Foto: Hidayat Nur Wahid (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Usul Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tentang pemilihan presiden dikembalikan ke MPR jika amandemen UUD 1945 terbatas jadi dilaksanakan dinilai seperti mengulang kegelapan era Orde Baru. Pimpinan MPR Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid atau HNW meminta semua persoalan didudukkan pada tempatnya.

"Ya harus didudukkan masalahnya ya. Jadi posisi kami pimpinan MPR kerja kemarin ketemu PBNU, sebelumnya dengan PKS, dengan PAN dan Gerindra, PDIP dan lain sebagainya, itu posisi kami memang dalam rangka silaturahmi kebangsaan mendengarkan masukan dan aspirasi dari warga bangsa, para pimpinan baik itu orpol dan ormas tentang agenda yang direkomendasikan oleh periode sebelumnya, yaitu amandemen terbatas UUD 1945," kata HNW saat dihubungi, Kamis (28/11/2019).

Dalam pertemuan yang disebutkan Hidayat itu, pimpinan MPR mendapatkan banyak masukan. Saat bertemu jajaran petinggi PKS misalnya, HNW mengatakan mereka mendapat masukan, salah satunya agar suara rakyat dipentingkan terkait wacana amandemen terbatas.


Hidayat menyebut usulan PBNU agar pemilihan presiden dikembalikan ke MPR berdasarkan hasil Munas PBNU tahun 2012. PBNU, kata dia, ingin pilpres dikembalikan kepada UUD, bukannya Orde Baru.

"Kemarin ketika kami di PBNU, Ketum PBNU Prof Said Aqil Siradj menyampaikan hasil Munas PBNU di tahun 2012, berarti di zamannya Pak SBY, bahwa hasil keputusan Munas PBNU ya itu, karena mengkaji manfaat dan mudarat daripada pilpres langsung atau tidak langsung, mereka menyimpulkan lebih banyak maslahatnya kalau pemilihan tidak langsung artinya dikembalikan kepada, bukan dikembalikan kepada Orde Baru tapi dikembalikan ke UUD," tutur HNW.

"UUD itu sudah ada sejak sebelum Orde Baru. Jadi sejak zaman Bung Karno sesungguhnya ketentuan UUD juga begitu hanya saja kan tidak terlaksana pada waktu Bung Karno. Pada waktu zaman Orla kan tidak ada MPR, adanya MPRS, kemudian belum ada pemilihan presiden pada zaman itu. Barulah pada zaman Orde Baru UUD dilakukan dengan pemilihan oleh MPR," imbuh dia.

Selanjutnya
Halaman
1 2