Ubah Kebijakan 41 Tahun, AS Tak Lagi Anggap Permukiman Israel Ilegal

Novi Christiastuti - detikNews
Selasa, 19 Nov 2019 09:45 WIB
Ilustrasi -- Permukiman Yahudi di Tepi Barat (REUTERS/Baz Ratner)
Ilustrasi -- Permukiman Yahudi di Tepi Barat (REUTERS/Baz Ratner)

Pompeo juga menegaskan bahwa posisi terbaru ini tidak serta-merta menyatakan pemerintah AS menganggap permukiman itu legal, namun AS akan menerima putusan pengadilan-pengadilan Israel.

Pengumuman AS ini dikecam Palestina dan disambut baik oleh Israel. Sejumlah politikus AS juga mengecam pergeseran posisi kebijakan ini. Kandidat calon presiden (capres) AS dari Partai Demokrat, Elizabeth Warren, menegaskan dirinya akan menentang pergeseran ideologi soal permukiman Israel.

"Tidak hanya permukiman ini melanggar hukum internasional -- permukiman itu juga membuat perdamaian lebih sulit dicapai," tegasnya.


Diketahui bahwa hingga kini, kebijakan AS untuk Tepi Barat didasarkan pada opini legal yang dirilis Departemen Luar Negeri AS tahun 1978 yang menyatakan bahwa permukiman di wilayah-wilayah Palestina yang dicaplok satu dekade sebelumnya oleh Israel, bertentangan dengan hukum internasional.

Konvensi Jenewa ke-4 soal perlindungan warga sipil saat perang, secara eksplisit melarang pemindahan warga-warga sipil ke wilayah-wilayah pendudukan.

Sementara AS secara umum mem-veto langkah-langkah Dewan Keamanan PBB yang kritis terhadap Israel, Presiden AS sebelumnya, Barack Obama, yang jengkel dengan Netanyahu di masa-masa akhir jabatannya, mengizinkan berlakunya Resolusi 2334 yang menyebut permukiman Israel merupakan 'pelanggaran terang-terangan' terhadap hukum internasional.

Halaman

(nvc/ita)