China Tak Akan Menoleransi Perbedaan Pendapat di Hong Kong

Demonstran Hong Kong memakai topeng dalam aksi terbaru (AP Photo/Vincent Yu)

Hong Kong - Pemerintah China memperingatkan tidak akan menoleransi setiap perbedaan pendapat dan tantangan terhadap sistem pemerintahan di Hong Kong. China disebut tengah menyusun langkah untuk meningkatkan patriotisme di kota semi-otonomi tersebut.

Seperti dilansir AFP, Jumat (1/11/2019), Direktur Komisi Urusan Hong Kong, Macau dan Hukum Dasar, Shen Chunyao, menyebut bentrokan yang terjadi di Hong Kong, yang merupakan Wilayah Administrasi Khusus, menjadi topik penting dalam rapat besar Partai Komunis China yang dipimpin Presiden Xi Jinping pekan ini.

Pemerintah pusat China sejauh ini menyuarakan keyakinan bahwa pemimpin eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, dan Kepolisian Hong Kong akan mampu meredakan unjuk rasa sarat kekerasan yang masih marak di kota tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun seluruh perhatian fokus pada apakah kepemimpinan Partai Komunis China akan lebih menancapkan kendali atas situasi di Hong Kong jika unjuk rasa semakin tak terkendali. Unjuk rasa di Hong Kong terus berlanjut sejak dimulai lima bulan lalu.

Dituturkan Shen dalam pernyataannya bahwa para pemimpin Partai Komunis China sepakat untuk 'meningkatkan lebih jauh sistem kepemimpinan pemerintah pusat atas wilayah' Hong Kong dan menjaga 'kemakmuran dan stabilitas jangka panjang'.

"(China) Tidak akan pernah menoleransi setiap tindakan yang menantang dasar dari 'satu negara, dua sistem', tidak akan pernah menoleransi setiap tindakan yang memisahkan negara dan membahayakan keamanan nasional dan dengan tegas mencegah dan menangkal campur tangan kekuatan asing dalam urusan Hong Kong dan Macau," tegas Shen.

Diketahui bahwa pemimpin eksekutif Hong Kong tidak dipilih secara langsung. Hal itu menjadi sumber gesekan besar dan membuat si pemimpin pusing sendiri karena tidak memiliki mandat populer. Pemimpin Hong Kong saat ini, Lam, dipilih oleh komisi beranggotakan 1.200 orang yang didominasi loyalis Beijing. Lam terpilih sejak tahun 2016 setelah mendapat dukungan dari 777 anggota komisi tersebut.

Lebih lanjut, Shen menyatakan bahwa jajaran pemimpin Partai Komunis China telah membahas cara-cara 'untuk meningkatkan mekanisme penunjukan dan pencopotan pemimpin eksekutif dan pejabat-pejabat penting pada Wilayah Administrasi Khusus oleh pemerintah pusat'.

Shen menambahkan bahwa sistem hukum di Hong Kong juga akan ditingkatkan untuk 'menjaga keamanan nasional'. Shen tidak menjelaskan lebih lanjut pernyataannya itu.

Tidak hanya itu, menurut Shen, para elite Partai Komunis China telah memutuskan untuk meningkatkan pendidikan patriotik sebagai cara meredakan unjuk rasa yang kebanyakan dipimpin kaum muda.

"Kita harus mendidik masyarakat Hong Kong dan Macau, khususnya pejabat publik dan para remaja, soal konstitusi ... dan memperkuat kesadaran nasional dan patriotisme warga Hong Kong dan Macau melalui pendidikan sejarah dan kebudayaan China," tandasnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya