PM Lebanon Mundur Usai Didemo Hampir 2 Pekan, Demonstran: Itu Belum Cukup

Foto: PM Lebanon Saad al-Hariri (REUTERS/Mohamed Azakir)

Beirut - Perdana Menteri (PM) Lebanon Saad al-Hariri akhirnya mundur dari jabatannya, menyerah pada tuntutan para demonstran yang terus menggelar aksi unjuk rasa selama hampir dua pekan ini. Pengunduran diri Hariri disambut gembira para demonstran yang telah turun ke jalan sejak 17 Oktober lalu.

Namun bagi banyak demonstran, pengunduran diri Hariri belumlah cukup. "Pengunduran diri ini disambut namun itu belum cukup," ujar Tima Samir (35), seorang ibu dua anak yang ikut dalam unjuk rasa di Tripoli bersama ratusan orang lainnya. "Kami ingin seluruh sistem berubah," imbuhnya.

Pengumuman mundurnya Hariri disambut gembira para demonstran di berbagai wilayah Lebanon, termasuk di kota Sidon, Lebanon selatan, kota asal Hariri. Mereka menyanyi dan menari-nari di lapangan pusat Sidon. "Said Hariri berasal dari kota ini dan kota ini selalu mendukung dia. Tapi hari ini, rakyat menginginkan perubahan," tuturnya kepada AFP, Rabu (30/10/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Para demonstran tetap menuntut perombakan total pemerintahan yang berbasis sektarian.

Sebelumnya dalam pidatonya yang disiarkan televisi pada Selasa (29/10) waktu setempat, Hariri mengumumkan pengunduran dirinya. Dia menyebut keputusannya ini sebagai respons atas keinginan banyak warga Lebanon yang turun ke jalan untuk menuntut perubahan.

"Kita harus melakukan kejutan besar untuk memperbaiki krisis. Saya akan ke Istana Baabda untuk menyerahkan pengunduran diri pemerintah," ujar Hariri. Dalam pidatonya, Hariri mengatakan bahwa dirinya telah menemui jalan buntu dan menyerukan para elite politik untuk melindungi negara.

Aksi demo besar-besaran di Lebanon dipicu oleh kemarahan warga atas meningkatnya biaya hidup dan rencana pajak baru, termasuk biaya panggilan WhatsApp, yang dengan cepat ditarik kembali setelah protes pecah. Ini adalah demonstrasi terbesar dalam beberapa puluh tahun terakhir.

Demonstrasi yang diwarnai sejumlah kerusuhan ini pecah menyusul meningkatnya keluhan terkait korupsi pemerintah, salah kelola dana, dan kegagalan pemerintah menangani angka pengangguran yang tinggi di Lebanon.