.webp)
Ribuan orang turun ke jalan melampiaskan kemarahan mereka kepada para politisi yang mereka tuduh korup dan salah urus negara sehingga mengalami masalah ekonomi serius.
Protes dimulai dengan beberapa belas orang mendatangi di pusat kota Beirut dengan adanya rencana menerapkan pengenaan pajak sebesar Rp 30 ribu dalam pengiriman pesan di internet termasuk WhatsApp.
Selain usulan pengenaan pajak untuk penggunaan internet, pemerintah Lebanon juga akan meningkatkan pajak untuk rokok dan BBM dalam rancangan APBN tahun 2020.
Protes ini kemudian dengan cepat menyebar menjadi demo besar yang terjadi di sana, sejak adanya krisis sampah di tahun 2015 dengan ribuan orang melakukan unjukrasa di seluruh negeri.
Ratusan orang berkumpul di dekat kantor-kantor pemerintah dan gedung Parlemen di Beirut dimana polisi anti huru hara sudah dikerahkan.
Mereka meneriakkan "Revolusi" dan "Maling" - merujuk kepada korupsi yang merajalela di negeri yang memiliki salah satu hutang terbesar di dunia.
Beberapa pengunjuk rasa melemparkan batu, sepatu dan botol air minum ke arah petugas keamanan dan terlibat bentrok dengan polisi.
Pengunjuk rasa turun ke jalan menentang penerapan pajak baru untuk rokok, bbm dan penggunaan sosial media seperti WhatsApp. (AP: Hassan Ammar)
Polisi dan tentara luka-luka
Ketika iring-iringan mobil membawa Menteri Pendidikan Akram Chehayeb perlahan melewati pusat kota Beirut pengunjukrasa mengerubuti mobil menteri dan menendang mobil tersebut.
Seorang pengawal keluar dari mobil dan melepaskan tembakan otomatis ke udara.
Chehayeb kemudian keluar dari kendaraan dan mendorong pengawal tersebut untuk tidak melakukan tembakan lagi.
Tidak ada yang terluka dalam insiden tersebut.
"Bila ada pemerintahan baru yang dibentuk, mereka akan mengambil kebijakan serupa," katanya.
Pengunjuk rasa menutup jalan utama dengan membakar ban dan sampah sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas.
Dengan unjukrasa terus meningkat, Kementerian Pendidikan mengumumkan seluruh sekolah negeri dan swasta serta universitas ditutup hari Jumat.
Menteri Telekomunikasi Mohamed Choucair yang muncul d televisi setelah protes terjadi mengatakan bahwa Perdana Menteri Saad Hariti telah memintanya untuk mencabut usulan pengenaan pajak WhatsApp.
Lihat berita selengkapnya dalam bahasa Inggris di sini
Wires/ABC (nvc/nvc)
