157 Orang Tewas Selama Sepekan Aksi Demo Antipemerintah di Irak

personel keamanan Irak (Foto: Reuters/Azad Lashkari)

Baghdad - Jumlah korban jiwa selama sepekan aksi-aksi demo antipemerintah di Baghdad dan Irak selatan telah bertambah menjadi 157 orang.

Demikian menurut hasil penyelidikan resmi yang dilakukan Misi Bantuan PBB untuk Irak atau United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI), yang diumumkan menjelang aksi-aksi demo yang rencananya akan kembali digelar pada Jumat (25/10) mendatang. Juga disebutkan bahwa sejumlah komandan pasukan keamanan telah dipecat menyusul terjadinya kekerasan, termasuk dari militer, polisi, antiteror, antihuru-hara, antikejahatan, intelijen dan unit-unit keamanan nasional.

Dalam laporannya, misi PBB tersebut menyatakan bahwa "pelanggaran HAM serius dan penyalahgunaan telah dilakukan" dan kekerasan yang berlebihan telah digunakan terhadap para demonstran.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Serangan-serangan terhadap outlet-outlet media dan blokir internet/media sosial tampaknya telah digunakan sebagai alat untuk menghalangi partisipasi dalam demonstrasi serta untuk menekan pelaporan dan aktivisme," kata misi PBB tersebut seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (23/10/2019).

UNAMI pun menyerukan "langkah-langkah konkret untuk mencegah kekerasan dan memungkinkan demonstrasi damai di masa mendatang" dan menekankan pentingnya meminta pertanggungjawaban para pelaku kekerasan.

Penyelidikan resmi itu menemukan bahwa dari 157 korban tewas, sebanyak 111 orang di antaranya tewas di Baghdad dan nyaris semuanya merupakan demonstran.

Menurut temuan tersebut, sekitar 70 persen dari kematian demonstran disebabkan oleh luka-luka tembakan di bagian kepala atau dada. Angka resmi tersebut termasuk 149 warga sipil dan delapan personel keamanan yang tewas antara 1 dan 6 Oktober selama aksi-aksi protes di Baghdad dan provinsi-provinsi Irak selatan yang mayoritas Syiah.

Diketahui bahwa aksi-aksi demo melanda Irak selama enam hari sejak 1 Oktober lalu, dengan kaum muda Irak awalnya memprotes korupsi dan menuntut lapangan kerja sebelum kemudian menyerukan mundurnya pemerintah.

Parlemen Irak yang terpecah atas aksi-aksi demo tersebut, akan menggelar sidang pekan ini untuk membahas tuntutan para demonstran.