Berbicara lewat seorang perwakilan, Sistani menyatakan pemerintah "harus melakukan apa yang dapat dilakukannya untuk meningkatkan layanan publik, menemukan pekerjaan bagi para penganggur, mengakhiri klientelisme, menangani masalah korupsi dan memenjarakan mereka yang terlibat dalam korupsi".
"Pemerintah harus mengubah pendekatannya dalam menangani masalah-masalah negara," kata ulama besar tersebut seperti dilansir kantor berita AFP, Jumat (4/10/2019). Dia menambahkan bahwa para anggota parlemen juga memikul tanggung jawab besar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sistani mengingatkan pemerintah Irak, yang didominasi faksi-faksi Syiah, bahwa aksi-aksi protes tersebut hanya akan makin meningkat jika pemerintah gagal menangani keluhan-keluhan rakyat.
Para demonstran telah berulang kali bentrok dengan polisi antihuru-hara dan tentara di Baghdad dan di kota-kota yang didominasi warga Syiah.
Menurut sumber-sumber medis dan keamanan, setidaknya 36 orang telah tewas dalam bentrokan tersebut, termasuk empat polisi, sejak aksi-aksi demo pecah pada Selasa (1/10) waktu setempat.
Aksi protes ini dimulai pada Selasa (1/10) di Baghdad dan menyebar ke wilayah-wilayah selatan Irak yang dihuni mayoritas warga Syiah. Sejumlah kota telah menerapkan aturan jam malam namun para demonstran tetap membanjiri jalan-jalan. Dalam aksinya, para demonstran memprotes tingginya korupsi, pengangguran dan buruknya layanan publik di bawah pemerintahan Perdana Menteri Adel Abdel Mahdi.
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini