Demikian menurut hasil penyelidikan resmi yang dilakukan Misi Bantuan PBB untuk Irak atau United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI), yang diumumkan menjelang aksi-aksi demo yang rencananya akan kembali digelar pada Jumat (25/10) mendatang. Juga disebutkan bahwa sejumlah komandan pasukan keamanan telah dipecat menyusul terjadinya kekerasan, termasuk dari militer, polisi, antiteror, antihuru-hara, antikejahatan, intelijen dan unit-unit keamanan nasional.
Dalam laporannya, misi PBB tersebut menyatakan bahwa "pelanggaran HAM serius dan penyalahgunaan telah dilakukan" dan kekerasan yang berlebihan telah digunakan terhadap para demonstran.
"Serangan-serangan terhadap outlet-outlet media dan blokir internet/media sosial tampaknya telah digunakan sebagai alat untuk menghalangi partisipasi dalam demonstrasi serta untuk menekan pelaporan dan aktivisme," kata misi PBB tersebut seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (23/10/2019).
UNAMI pun menyerukan "langkah-langkah konkret untuk mencegah kekerasan dan memungkinkan demonstrasi damai di masa mendatang" dan menekankan pentingnya meminta pertanggungjawaban para pelaku kekerasan.
