Rabu 09 Oktober 2019, 00:35 WIB
Presiden Ekuador Pindahkan Ibu Kota di Tengah Aksi Protes
Demonstran bentrok dengan petugas polisi anti-huruhara di Quito, Ekuador. (Foto: Rodrigo Buendia/Agence France-Presse)
Guayaquil -
Presiden Lenín Moreno dari Ekuador memindahkan kursi pemerintahannya dari ibu kota Quito, ke kota pesisir Guayaquil. Pemindahan pusat pemerintahan dilakukan di tengah aksi protes di Ekuador.
Dilansir CNN, Selasa (9/10/2019), aksi protes terjadi di Ekuador sejak sepekan terakhir. Ekuador telah berada dalam kekacauan sejak Moreno mengumumkan sejumlah kebijakan rencana penghematan yang diberlakukan oleh Dana Moneter Internasional.
Ini dimaksudkan untuk menurunkan utang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di Quito pada hari Selasa waktu setempat, sekelompok besar demonstran bertopeng bentrok dengan polisi, menghancurkan beberapa barikade dan mendekati istana kepresidenan di jantung pusat bersejarah kota.
Moreno menyalahkan pengaruh asing seperti pemimpin Venezuela Nicolas Maduro dan mantan presiden kiri Rafael Correa atas kerusuhan yang melanda negara itu. Namun ia tidak memberikan bukti atas tuduhannya. Namun ia mengatakan tidak akan menarik keputusannya untuk menghapus subsidi.
"Insiden vandalisme dan kekerasan ini menunjukkan ada beberapa niat politis terorganisir untuk mengacaukan pemerintah dan melanggar hukum konstitusional, memutus tatanan demokrasi," kata Moreno dalam pidato yang disiarkan secara nasional.
"Mereka adalah orang asing, eksternal dan dibayar," sambungnya.
Keputusan bahwa sebagian besar pengunjuk rasa yang meradang adalah akhir dari subsidi bahan bakar yang telah berlaku selama 40 tahun, tetapi yang diklaim oleh Moreno merugikan negara US$ 1,3 miliar per tahun.
(dkp/dkp)
Dilansir CNN, Selasa (9/10/2019), aksi protes terjadi di Ekuador sejak sepekan terakhir. Ekuador telah berada dalam kekacauan sejak Moreno mengumumkan sejumlah kebijakan rencana penghematan yang diberlakukan oleh Dana Moneter Internasional.
Ini dimaksudkan untuk menurunkan utang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di Quito pada hari Selasa waktu setempat, sekelompok besar demonstran bertopeng bentrok dengan polisi, menghancurkan beberapa barikade dan mendekati istana kepresidenan di jantung pusat bersejarah kota.
"Insiden vandalisme dan kekerasan ini menunjukkan ada beberapa niat politis terorganisir untuk mengacaukan pemerintah dan melanggar hukum konstitusional, memutus tatanan demokrasi," kata Moreno dalam pidato yang disiarkan secara nasional.
"Mereka adalah orang asing, eksternal dan dibayar," sambungnya.
Keputusan bahwa sebagian besar pengunjuk rasa yang meradang adalah akhir dari subsidi bahan bakar yang telah berlaku selama 40 tahun, tetapi yang diklaim oleh Moreno merugikan negara US$ 1,3 miliar per tahun.
(dkp/dkp)
