Sebelumnya, ratusan warga Mesir turun ke jalan-jalan pada Jumat (20/9) dan Sabtu (21/9) lalu dalam aksi demo menyerukan lengsernya Presiden Abdel Fattah al-Sisi.
"Penghitungan terakhir dari mereka yang ditangkap atas peristiwa-peristiwa sejak Jumat di Kairo dan provinsi-provinsi lainnya telah bertambah menjadi 516 orang," kata organisasi Pusat Hak-hak Sosial dan Ekonomi Mesir dalam statemen seperti dilansir kantor berita AFP, Selasa (24/9/2019).
Pada Minggu (22/9) waktu setempat, otoritas Mesir juga menangkap seorang pengacara HAM setelah dia mengikuti penyelidikan yudisial atas penangkapan para demonstran. Seorang pejabat kehakiman mengatakan, pengacara bernama Mahienour el-Massry tersebut telah dikenai penahanan pra-sidang selama 15 hari atas dakwaan "ikut serta dengan kelompok teroris untuk mencapai tujuannya dan mempublikasi berita bohong."
Massry yang merupakan aktivis politik dan pembela HAM tersebut, telah diadili dan dipenjara dua kali karena ikut serta dalam aksi-aksi demo.
Sisi terpilih menjadi presiden Mesir menyusul penggulingan presiden Mohamed Morsi pada tahun 2013 oleh militer Mesir. Sisi terpilih menjadi presiden di tahun 2014 dengan meraih 96,9 persen suara.
Namun ketidakpuasan rakyat atas meningkatnya harga-harga semakin marak di Mesir. Terlebih pemerintah telah menetapkan langkah-langkah penghematan yang ketat sejak tahun 2016 sebagai bagian dari paket pinjaman sebesar US$ 12 miliar dari Dana Moneter Internasional (IMF).
Sebelumnya pada Sabtu (21/9), para demonstran antipemerintah bergerak menuju pusat kota Suez untuk dua hari berturut-turut. Dalam aksinya, massa demonstran dihadang oleh aparat keamanan yang memblokade jalan-jalan dengan kendaraan.
Aksi demo tersebut digelar setelah Mohamed Aly, pengusaha dan lawan politik Sisi menyerukan demonstrasi terhadap Sisi. Dia juga menyerukan aksi demo sejuta orang pada Jumat (27/9) mendatang dan agar para demonstran memenuhi semua lapangan besar di negara tersebut.
(ita/ita)
