Round-Up

Geramnya Mahathir pada Ulama Zakir

Tim detikcom - detikNews
Senin, 19 Agu 2019 22:00 WIB
Mahathir Mohamad (Foto: Dok. REUTERS/Lai Seng Sin)
Mahathir Mohamad (Foto: Dok. REUTERS/Lai Seng Sin)

Mahathir dalam konferensi pers menyebut pernyataan-pernyataan Zakir Naik bernada menghasut dan tidak peka. Ditegaskan Mahathir bahwa pemerintahannya akan membiarkan proses hukum berjalan terhadap Zakir Naik, sebelum mengambil keputusan.

"Apa yang dia (Zakir Naik-red) katakan adalah buruk," ucap Mahathir. "Sekarang polisi sedang menyelidikinya jadi kita akan membiarkan mereka (polisi menyelidiki), pemerintah ini menghormati hukum," imbuhnya.




Mahathir pun sebelumnya mengindikasikan bahwa status permanent resident yang dipegang Zakir Naik bisa saja dicabut. Pencabutan status tersebut bisa dilakukan setelah ada keputusan hukum yang menyatakan bahwa Zakir Naik terbukti melakukan tindakan yang merusak kesejahteraan Malaysia.

"Apapun tindakan yang akan kami ambil, akan sesuai dengan aturan hukum. Pemerintahan ini menghormati penegakan hukum," tandas Mahathir.

Zakir Naik kini tengah diselidiki oleh Kepolisian Diraja Malaysia atas dugaan melanggar Pasal 504 UU Pidana Malaysia, yang mengatur soal tindak penghinaan secara sengaja dengan niat untuk memprovokasi demi merusak perdamaian. Penyelidikan dilakukan setelah polisi menerima 115 laporan soal Zakir Naik.

Penyelidikan terhadap Zakir Naik difokuskan pada dua pernyataan yang disampaikan ulama kelahiran Mumbai itu. Pernyataan tersebut disanpaikan Zakir Naik dalam sebuah dialog keagamaan di Kelantan, Malaysia, beberapa waktu lalu.




Pernyataan pertama didasarkan pada sebuah tayangan video yang disebarkan via WhatsApp, yang menunjukkan Zakir Naik menyebut warga Hindu di Malaysia tidak mendukung PM Mahathir, tapi mendukung PM India Narendra Modi. Kedua didasarkan pada artikel portal berita Malaysia yang melaporkan bahwa Zakir Naik meminta warga etnis China di Malaysia untuk meninggalkan negara tersebut.

Pelanggaran terhadap Pasal 504 UU Pidana Malaysia memiliki ancaman hukuman maksimum dua tahun penjara, atau hukuman denda, atau keduanya.

Zakir Naik dalam pernyataan kepada wartawan setempat sebelumnya menyebut pernyataannya itu telah 'diputarbalikkan dan dikutip secara salah demi keuntungan politik dan menciptakan keretakan komunal'.
Halaman

(zak/dkp)