Seperti dilansir AFP, Kamis (9/5/2019), Bolsonaro yang pro-senjata api ini menandatangani dekrit yang melonggarkan aturan kepemilikan senjata api itu pada Selasa (7/5) waktu setempat. Namun isi dekrit kontroversial itu baru dirilis pada Rabu (8/5) waktu setempat.
Dekrit tersebut menyatakan bahwa warga Brasil dengan berbagai profesi mulai dari pemburu, petani, sopir truk, pengacara, politikus hingga jurnalis kini diizinkan membawa senjata api masing-masing di jalanan atau di tempat kerja.
Para pakar memperingatkan bahwa langkah Bolsonaro ini inkonstitusional dan hanya akan memperburuk kekerasan bersenjata, yang menjadikan Brasil sebagai salah satu negara dengan angka kasus pembunuhan tertinggi di dunia.
Tercatat sedikitnya ada 64 ribu kasus pembunuhan di Brasil sepanjang tahun 2017. Jumlah tersebut tiga kali lipat lebih tinggi dari level yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai endemi kekerasan.
"Kita bisa memperkirakan peningkatan pada jumlah korban tewas ini. Kita menghitung bahwa lebih dari 20 juta orang sekarang diizinkan membawa senjata api. Ini hal terburuk yang bisa terjadi di Brasil sekarang," sebut Direktur Eksekutif Sou de Paz Institute -- yang menentang kekerasan bersenjata, Ivan Marques.
Dekrit kontroversial itu juga mengizinkan pemilik senjata api legal untuk membeli hingga 5 ribu amunisi per tahun, tergantung pada tipe senjata apinya. Hal ini melonjak drastis jika dibandingkan dengan batasan saat ini yang hanya mencapai 50 amunisi per tahun.
"Warga Brasil diizinkan memiliki hingga empat senjata api tanpa membutuhkan izin resmi dari polisi federal," kata ketua peneliti pada think-tank Igarape Institute, Robert Muggah, yang berbasis di Rio de Janeiro. Dengan ketentuan itu, berarti setiap orang akan bisa membeli 20 ribu amunisi setiap tahunnya.
Tidak hanya itu, dekrit tersebut juga mempermudah impor senjata api dan amunisinya. "Ini mewakili salah satu pergeseran paling dramatis dalam kebijakan senjata api di Brasil dalam beberapa dekade terakhir," cetus Muggah.
Berbagai partai politik dan kelompok aktivis setempat berencana menantang dekrit Bolsonaro itu di Mahkamah Agung Brasil. Salah satu argumen mereka menyatakan dekrit itu inkonstitusional karena menciptakan aturan hukum baru, bukannya mengamandemen yang sudah ada.
"Langkah ini akan merusak keamanan publik secara fatal. Ini jelas merupakan pelanggaran aturan senjata api tahun 2003 yang melarang membawa senjata api (di tempat umum)," tegas Muggah dalam pernyataannya.
Menurut aturan hukum tahun 2003, setiap warga Brasil diizinkan memiliki senjata api jika memenuhi kriteria tertentu. Senjata api itu, menurut aturan tahun 2003, hanya terbatas di rumah, tempat latihan menembak dan untuk berburu bagi yang memiliki izin khusus.
Diketahui bahwa Bolsonaro sejak lama menyatakan dukungan agar orang-orang diperbolehkan membawa senjata api di jalanan, namun hal itu butuh dukungan Kongres untuk mengubah aturan hukum yang berlaku.
"Kami melakukan langkah dengan batasan hukum. Kami tidak melampaui hukum," ucap Bolsonaro saat menandatangani dekrit ini di hadapan anggota Kongres Brasil dan pelobi industri senjata yang menyambut dengan tepuk tangan dan memberi isyarat pistol dengan tangan mereka.
Lebih lanjut, para pakar memperingatkan bahwa aturan baru ini bisa menyebabkan senjata api dan amunisi legal jatuh ke tangan geng-geng kriminal yang telah menteror sebagian besar wilayah Brasil. Para pakar juga mengkhawatirkan lebih banyak kekerasan di jalanan jika orang-orang dibebaskan membawa senjata mereka.
Penasihat Forum Keamanan Publik Brasil, Daniel Cerqueira, menyatakan berbagai kajian di seluruh dunia menunjukkan bahwa 'lebih banyak senjata berarti lebih banyak kriminal dan lebih banyak pembunuhan'.
(nvc/ita)
