DetikNews
Rabu 17 Oktober 2018, 17:27 WIB

DK PBB Diminta Bahas Laporan Kekejaman Myanmar terhadap Rohingya

Rita Uli Hutapea - detikNews
DK PBB Diminta Bahas Laporan Kekejaman Myanmar terhadap Rohingya para pengungsi Rohingya (Foto: REUTERS/Hannah McKay)
New York - Amerika Serikat dan delapan negara lainnya meminta Dewan Keamanan PBB menggelar sidang soal Myanmar untuk mendengarkan keterangan dari misi pencari fakta PBB. Misi PBB tersebut sebelumnya telah menyampaikan laporan mengenai kekejaman militer Myanmar terhadap warga muslim Rohingya.

Permintaan AS dkk tersebut kemungkinan besar bakal mendapat penolakan dari China, yang memiliki hubungan erat dengan militer Myanmar dan telah berupaya melindungi Myanmar dari tindakan DK PBB.

Dalam surat bersama seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (17/10/2018), AS dan 8 negara lainnya menyatakan bahwa ketua misi pencari fakta PBB harus menjelaskan temuan misi tersebut kepada DK PBB sehingga DK PBB bisa "mendapat informasi lebih jauh mengenai situasi ini dan implikasinya pada perdamaian dan keamanan internasional."




Dalam surat tersebut, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Peru, Swedia, Pantai Gading, Belanda, Polandia dan Kuwait meminta agar sidang DK PBB digelar pada Oktober ini.

Bulan lalu, misi pencari fakta PBB merilis laporan yang meminta DK PBB membawa kasus Myanmar ke pengadilan internasional, International Criminal Court (ICC) di Den Haag, Belanda, atau membentuk pengadilan kejahatan internasional ad hoc, seperti yang pernah dilakukan terhadap Yugoslavia dulu.

Dalam laporannya, misi PBB tersebut menyatakan bahwa jenderal-jenderal top Myanmar, termasuk panglima militer Min Aung Hlaing harus diselidiki dan diadili atas genosida warga Rohingya di negara bagian Rakhine.




Myanmar telah membantah tuduhan bahwa militernya melakukan kekejaman dalam operasi tahun lalu di Rakhine, yang menyebabkan lebih dari 700 ribu warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

Sementara itu, dalam surat terpisah kepada DK PBB, Duta Besar Myanmar untuk PBB, Hau Do Suan mengatakan bahwa pemerintahnya "menolak keras" permintaan agar DK PBB menggelar sidang untuk mendengarkan keterangan misi pencari fakta. Dubes Myanmar itu menegaskan bahwa laporan misi PBB tersebut "berat sebelah", yang didasarkan pada "narasi dan bukan berdasarkan bukti kuat".
(ita/ita)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed