.webp)
Sekitar 700 ribu warga muslim Rohingya dari negara bagian Rakhine, Myanmar melarikan diri ke Bangladesh sejak Agustus 2017 lalu akibat operasi militer Myanmar yang marak diwarnai dugaan pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan dan pembakaran desa-desa. PBB telah menuduh militer Myanmar melakukan genosida terhadap Rohingya. Tuduhan ini telah dibantah militer Myanmar.
Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan, dirinya dan rekan-rekan sejawatnya dari ASEAN telah bertemu pada 29 September lalu di sela-sela Sidang Umum PBB dan membahas krisis Rohingya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita menyatakan keprihatinan kita atas dugaan tindakan kekerasan yang telah menyebabkan hilangnya nyawa, cedera, penghancuran rumah dan perpindahan sejumlah besar orang," ujar Balakrishnan di parlemen Singapura seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (4/10/2018).
"Sejujur-jujurnya, ini adalah bencana kemanusiaan buatan manusia dan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi di zaman sekarang ini," tandasnya.
Seiring meningkatnya tekanan global atas kekejaman terhadap Rohingya, Myanmar membentuk "Komisi Penyelidikan Independen" yang dipimpin mantan Wakil Menlu Filipina Rosario Manalo. Namun Myanmar tidak menyebutkan lebih detail mengenai kekuasaan komisi tersebut ataupun berapa lama penyelidikan dilakukan.
Sejumlah pihak bahkan mengkritik komisi tersebut karena ketidakberdayaannya setelah Manalo mengatakan, bahwa komisinya itu tak akan menyalahkan atau menetapkan pihak-pihak yang bersalah.
Mengenai komisi tersebut, Balakrishnan mengatakan, para Menlu ASEAN telah menyampaikan kepada Myanmar agar komisi yang dibentuknya itu "diberi mandat penuh untuk menyelidiki dan membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan".
Saksikan juga video 'Said Aqil: Krisis Rohingya Lebih Kompleks dari Sekadar Isu Agama':
(ita/ita)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
