Raja Yordania Minta Bantuan untuk Palestina Usai AS Setop Dana

Raja Yordania Minta Bantuan untuk Palestina Usai AS Setop Dana

Novi Christiastuti - detikNews
Rabu, 26 Sep 2018 12:50 WIB
Raja Abdullah II saat berbicara di hadapan Sidang Majelis Umum PBB di New York (REUTERS/Carlo Allegri)
New York - Di hadapan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Raja Yordania Abdullah II meminta bantuan mendesak untuk para pengungsi Palestina dalam menangkal radikalisme. Seruan ini disampaikan setelah Amerika Serikat (AS) menghentikan seluruh dukungannya untuk Palestina.

Seperti dilansir AFP, Rabu (26/9/2018), Raja Abdullah II juga menyerukan dihidupkannya kembali proses perdamaian Timur Tengah. Dia juga menyuarakan kekhawatiran soal kesulitan finansial di UNRWA, badan PBB untuk pengungsi Palestina.

"Kita perlu mendukung penuh pendanaan UNRWA dan upaya-upaya vital lainnya untuk melindungi keluarga-keluarga, menjaga masyarakat tetap stabil dan mempersiapkan kaum muda untuk menjalani kehidupan produktif," sebut Raja Abdullah II.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


"Itu akan menjadi kesalahan buruk untuk membiarkan kaum muda jatuh kepada radikalisme dan keputusasaan. Dukungan semacam itu dibutuhkan secara mendesak untuk memastikan UNRWA menjalankan perannya sesuai dengan mandat PBB," imbuhnya.

Presiden AS Donald Trump yang merupakan pendukung setia Israel, telah menghentikan dana bantuan US$ 350 juta yang setiap tahun diberikan AS untuk UNRWA. Langkah itu memicu krisis pendanaan bagi UNRWA mengingat AS merupakan penyumbang terbesar.

Yordania akan menggelar pertemuan selama berlangsungnya sidang Majelis Umum PBB dengan harapan mengamankan pendanaan untuk UNRWA. Diketahui bahwa Yordania kini menjadi rumah bagi nyaris 2,2 juta pengungsi Palestina, jumlah itu mencapai separuh dari total populasi negara itu.


Tidak hanya itu, Yordania juga merupakan salah satu dari dua negara Arab yang memiliki hubungan diplomatik penuh dengan Israel. Namun Raja Abdullah II menolak gagasan solusi satu negara yang berarti Palestina akan masuk ke dalam wilayah negara Yahudi.

Raja Abdullah II menyebut proposal itu sebagai sebuah 'realita yang tidak demokratis dan buruk'. "Tidak ada yang namanya kesepakatan secara sepihak; dibutuhkan setidaknya dua pihak untuk mencapai sebuah kesepakatan," tegasnya.

"Membantu pihak-pihak itu untuk mencapai kesepakatan tersebut dan bekerja sama untuk membangun masa depan baru, pantas mendapat dukungan yang kokoh, kuat dari seluruh dunia," imbuh Raja Abdullah II.



Tonton juga 'Presiden Palestina Minta Dukungan Prancis soal Yerusalem':

[Gambas:Video 20detik]

(nvc/ita)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads