DetikNews
Rabu 04 Juli 2018, 15:00 WIB

Pengadilan Larang Sementara Media Publikasi Polemik Kasus Najib

Novi Christiastuti - detikNews
Pengadilan Larang Sementara Media Publikasi Polemik Kasus Najib Najib Razak saat didakwa di pengadilan Kuala Lumpur (REUTERS/Lai Seng Sin)
FOKUS BERITA: Najib Razak Ditangkap
Kuala Lumpur - Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur mengabulkan permohonan larangan sementara bagi media untuk mempublikasi polemik kasus mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak. Larangan itu diajukan oleh pengacara Najib dalam persidangan hari ini.

Seperti dilansir The Star, Rabu (4/7/2018), larangan yang biasa disebut gag order ini merupakan perintah hakim agar polemik sebuah kasus tidak dipublikasi media. Pengacara Najib, Muhammad Shafee Abdullah, meminta hakim untuk melarang media mempublikasikan polemik soal benar atau salah juga soal dakwaan yang menjerat Najib.


Muhammad Shafee mengajukan permohonan gag order atas dasar Najib telah banyak menghadapi 'persidangan oleh media' sejak dia lengser dari jabatan PM Malaysia usai kalah dalam pemilu 9 Mei lalu.

"Orang-orang telah banyak memberi pernyataan seolah-olah Najib sudah terbukti bersalah. Saya meminta pengadilan untuk merilis sebuah perintah terbatas bahwa tidak seharusnya ada pembahasan soal benar atau salah dalam kasus ini," ujar Muhammad Shafee.

"Dia (Najib-red) memiliki hak untuk persidangan yang adil," imbuhnya.


Jaksa Agung Malaysia, Tommy Thomas, yang memimpin tim jaksa dalam kasus ini, menolak keras permohonan itu. Dia menyinggung soal kebebasan berekspresi dan berbicara yang berlaku dalam masyarakat.

"Apa gunanya merilis gag order ketika seluruh dunia akan membahasnya?" tegasnya.

Tommy kemudian memberikan contoh Sarawak Report, situs berita lokal Malaysia yang disebutnya dibaca secara global. "Penasihat hukum harus mengajukan permohonan resmi untuk gag order, yang akan kami lawan dengan sekuat tenaga," imbuhnya.


Dituturkan juga oleh Tommy kepada Muhammad Shafee bahwa dia perlu menjelaskan secara spesifik kepada siapa gag order itu ditujukan. Dalam jawabannya, Muhammad Shafee menyebut larangan itu akan berlaku untuk 'media, baik digital maupun surat kabar'.

Hakim Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur Mohd Sofian Abdul Razak dalam putusannya mengabulkan gag order interim atau sementara. Pemohonan resmi untuk gag order akan dibahas dalam persidangan selanjutnya pada 8 Agustus mendatang.


(nvc/ita)
FOKUS BERITA: Najib Razak Ditangkap
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed