Pengungsi Yaman yang Tiba di Jeju Melonjak, Ini yang Dilakukan Korsel

Seoul - Korea Selatan (Korsel) akan memperketat aturan hukum yang mengatur kedatangan para pengungsi. Ini dilakukan menyusul melonjaknya jumlah pencari suaka Yaman, yang memicu sentimen antipengungsi di negara tersebut.

Kementerian Kehakiman Korea Selatan menyatakan seperti dilansir kantor berita Reuters, Jumat (29/6/2018), lebih dari 552 orang dari Yaman telah tiba di pulau resor Jeju antara Januari dan Mei lalu. Jumlah ini lebih besar dari 430 warga Yaman yang tercatat pernah mengajukan status pengungsi di Korsel.

Baca juga: Serangan Udara Koalisi Arab Saudi Tewaskan 20 Warga Sipil Yaman

Pemerintah Korsel sejauh ini, baru memberikan status pengungsi untuk 839 orang saja sejak tahun 1994. Lonjakan mendadak kedatangan pengungsi Yaman tersebut telah memicu keprihatinan bahwa banyak dari mereka yang bisa lebih mencari keuntungan ekonomi, daripada perlindungan. Dan bahwa mereka bisa memicu meningkatnya kejahatan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Dalam dua pekan terakhir, lebih dari 540 ribu warga Korsel telah menandatangani petisi online untuk kepresidenan, yang meminta pemerintah untuk menghapus atau mengubah entri non-visa dan pemberian status pengungsi kepada pemohon.

Baca juga: AS Akan Kembali Tampung Pengungsi, Kecuali dari 11 Negara Ini

Merespons lonjakan pengungsi Yaman tersebut, Kementerian Kehakiman menyatakan akan merevisi Undang-Undang Pengungsi untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran. Korsel juga akan menambah jumlah petugas yang memeriksa aplikasi pengungsi sehingga bisa "segera meninjau dan memverifikasi identitas secara menyeluruh, sehingga dapat dengan cermat meninjau potensi masalah termasuk terorisme dan kejahatan kekerasan".

Otoritas Korsel pun telah memblokade para pencari suaka di Jeju sehingga tak bisa meninggalkan pulau tersebut. Dan pada 1 Juni lalu, pemerintah Korsel mengeluarkan Yaman dari daftar negara-negara yang tidak memerlukan visa untuk masuk ke negara tersebut.

Yaman saat ini tengah dilanda perang saudara yang telah berlangsung selama tiga tahun terakhir. Awal tahun ini, badan-badan kemanusiaan mengingatkan bahwa negara tersebut terancam mengalami kelaparan, jika perang terus mengganggu pengiriman bantuan pangan. (ita/ita)