PM Mahathir Akan Kontak Banyak Negara untuk Kembalikan Uang 1MDB

Kuala Lumpur - Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, kembali menegaskan komitmen menuntaskan skandal korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Pemerintah Malaysia akan berkomunikasi dengan banyak negara demi mengembalikan dana 1MDB yang diselewengkan.

"Fokus pada korupsi adalah penting karena kita perlu mendapatkan kembali uang yang masih di Swiss, AS (Amerika Serikat), Singapura dan mungkin Luksemburg. Untuk ini kita akan mengontak pemerintah negara-negara itu untuk mengembalikan uang (1MDB) yang ada di sana," ucap Mahathir dalam konferensi pers terbaru seperti dilansir Reuters, Rabu (16/5/2018).

Diketahui bahwa sejumlah besar dana 1MDB yang didirikan eks PM Malaysia Najib Razak, menghilang misterius dalam beberapa tahun terakhir. Dana yang menghilang itu diduga diselewengkan dan digunakan untuk membeli aset di luar negeri juga digunakan dalam pencucian uang.

Baca juga: Bukti Najib Terima Dana 1MDB Diabaikan Jaksa Agung Malaysia

Mahathir menyebut ada dana 1MDB sebesar US$ 4,5 miliar yang masih tertahan di AS. Otoritas AS terus menyelidiki dugaan korupsi pada 1MDB terkait sejumlah aset di wilayahnya yang diduga dibeli dengan dana korupsi.

Disebutkan Mahathir bahwa pemerintahan Najib sempat melakukan upaya untuk mendapatkan kembali dana 1MDB yang tertahan di AS. Namun karena tidak ada klaim bahwa dana itu uang negara Malaysia, upaya itu gagal.

"Jadi sekarang kita akan buat pernyataan bahwa dana ini milik Malaysia, dan kita akan memohon agar mereka mengembalikan dana ini ke Malaysia," sebut Mahathir seperti dilansir The Star dan kantor berita Bernama.

"Jumlahnya cukup besar dan bisa membantu kita membayar sejumlah utang," imbuh Mahathir, tanpa menyebut lebih lanjut jumlah pastinya.


Saksikan video penuturan Mahathir terkait dana 1MDB di sini:

Baca juga: PM Mahathir Yakin Najib Bisa Didakwa dalam Waktu Dekat

Mahathir juga menyebut bahwa pemerintah Malaysia berkomitmen untuk membayar setiap utang terkait 1MDB, jika memang dijamin pemerintah. "Kita harus (membayar utang 1MDB)...jika itu melibatkan pemerintah, pemerintah yang harus membayar," tegasnya.

(nvc/bpn)