Seperti dilansir Reuters, Rabu (4/4/2018), sebanyak 1,6 juta pegawai negeri Malaysia yang sebagian besar merupakan etnis Melayu, sejak lama merupakan pendukung koalisi Barisan Nasional yang berkuasa di Malaysia.
Namun meningkatnya biaya hidup sehari-hari, memicu kekhawatiran banyak pihak, termasuk para pegawai negeri. Sejumlah pejabat partai yang berkuasa di Malaysia memperingatkan bahwa orang-orang bisa melawan partai jika isu ini tidak ditangani.
PM Najib yang beberapa waktu terakhir diselimuti skandal, perlu mengonsolidasikan dukungan untuk koalisi pemerintahannya. Terlebih PM Najib juga menghadapi tantangan tak terduga dari mantan mentor yang kini menjadi pemimpin oposisi, Mahathir Mohamad.
"Pemerintah telah sepakat untuk menaikkan gaji untuk masa tugas setahun bagi semua 1,6 juta pegawai negeri ... dengan tambahan 1,46 miliar ringgit mulai 1 Juli," ucap PM Najib saat menghadiri pertemuan para pegawai negeri di Putrajaya.
Sebelumnya PM Najib telah menjanjikan pembayaran uang tunai 1.500 ringgit (Rp 5,3 juta) untuk pegawai negeri pada Oktober lalu dan 750 ringgit (Rp 2,6 juta) untuk pensiunan pegawai pemerintah, sebagai bagian rencana anggaran tahun 2018.
Tahun 2012 lalu, pegawai negeri sipil atau PNS di Malaysia mendapat kenaikan gaji antara 7-13 persen. Kenaikan gaji itu diberikan menjelang pemilu parlemen yang digelar setahun kemudian, atau Mei 2013.
Pemilu tahun ini belum diumumkan waktu pelaksanaannya, namun setidaknya tidak lebih dari Agustus 2018. Diperkirakan PM Najib akan membubarkan parlemen Malaysia dan mengumumkan waktu pemilu dalam waktu dekat.
Dalam pemilu mendatang, PM Najib akan dihadapkan pada penantang yang cukup tangguh dan dibayangi skandal korupsi perusahaan investasi negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB). PM Najib dan pihak 1MDB telah menyangkal adanya tindak pidana.
(nvc/ita)
