DetikNews
Rabu 07 Maret 2018, 19:22 WIB

PBB Curigai Aksi Genosida Terjadi terhadap Rohingya di Myanmar

Novi Christiastuti - detikNews
PBB Curigai Aksi Genosida Terjadi terhadap Rohingya di Myanmar Kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain/File Photo)
Jenewa - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencurigai adanya praktik genosida terhadap Rohingya di Rakhine, Myanmar sejak Agustus 2017. Ini menjadi komentar terbaru PBB setelah sebelumnya menyebut praktik pembersihan etnis masih terus berlangsung terhadap Rohingya.

"Para korban melaporkan pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan dan penculikan oleh pasukan keamanan dan milisi lokal, yang diduga upaya sengaja untuk memaksa Rohingya meninggalkan area itu melalui kelaparan, dengan para pejabat memblokir akses pada panen dan suplai makanan," sebut Komisioner Tinggi HAM pada PBB, Zeid Ra'ad al-Hussein, dalam pidato di hadapan Dewan HAM PBB, seperti dilansir Reuters, Rabu (7/3/2018).

"Dewan (HAM) ini menyadari bahwa kantor saya memiliki kecurigaan kuat bahwa aksi genosida mungkin telah terjadi di Rakhine State sejak Agustus (2017)," tegas Zeid dalam pidatonya di Jenewa, Swiss.


Dalam pidatonya, Zeid juga menyinggung laporan-laporan pembuldoseran di lokasi yang diduga kuburan massal Rohingya. "Menunjukkan upaya sengaja oleh otoritas (Myanmar) untuk menghancurkan bukti dugaan kejahatan internasional, termasuk dugaan kejahatan kemanusiaan," sebutnya.

Nyaris 700 ribu warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh sejak operasi militer Myanmar marak pada Agustus 2017. Mereka bergabung dengan 200 ribu pengungsi Rohingya yang lebih dulu mengungsi karena berbagai konflik sektarian terdahulu. Zeid menyatakan kantornya menerima laporan soal tanah-tanah yang sebelumnya dihuni Rohingya, kini diambil alih dan anggota kelompok etnis lainnya dibiarkan tinggal di sana.

"Pengumuman terbaru bahwa tujuh tentara dan tiga pejabat kepolisian akan diadili untuk dugaan pembunuhan di luar hukum terhadap 10 pria Rohingya jelas tidak cukup," ucapnya.


Ditegaskan Zeid bahwa pemerintah Myanmar harus mengambil tindakan nyata untuk sungguh-sungguh bertanggung jawab atas pelanggaran HAM terhadap Rohingya, termasuk soal status kewarganegaraan.

Belum ada komentar dari pemerintah Myanmar terhadap pernyataan Zeid ini. Di dalam forum Dewan HAM PBB, delegasi Myanmar diperbolehkan memberikan tanggapan pada Kamis (7/3) besok.

Dalam pernyataan terpisah pada Selasa (6/3) waktu setempat, Zeid juga menyatakan keyakinannya bahwa praktik pembersihan etnis terhadap Rohingya masih terus berlangsung di Rakhine. Disebutkan Zeid bahwa Rohingya masih melarikan diri karena praktik kekerasan dan persekusi, meskipun intensitasnya lebih rendah namun sistematis, masih terjadi.


(nvc/ams)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed