Jumat 22 Desember 2017, 11:46 WIB
Dubes AS Sebut 65 Negara Tolak Mengecam Trump Soal Yerusalem
Foto: BBC World
FOKUS BERITA:
Trump Akui Yerusalem Ibu Kota Israel
New York -
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi yang menolak pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dari total 193 negara anggota Majelis Umum PBB, 128 negara termasuk Indonesia mendukung resolusi tersebut. Adapun 9 negara menolaknya dan 35 negara memilih abstain. Selain itu, 21 negara tidak hadir untuk memberikan suara dalam voting yang digelar pada Kamis (21/12) waktu setempat.
Duta Besar (Dubes) AS untuk PBB, Nikki Haley seperti dilansir kantor berita AFP, Jumat (22/12/2017), menyebutkan bahwa 65 negara telah menolak untuk mengecam keputusan pemerintah AS terkait status Yerusalem. Jumlah itu merupakan total dari negara-negara yang menolak resolusi, juga yang abstain dan tidak hadir dalam voting Majelis Umum PBB.
Sebelum voting digelar pada Kamis (21/12) waktu setempat, Presiden AS Donald Trump memang telah mengancam akan memangkas dana bantuan bagi negara-negara yang mendukung resolusi PBB tersebut. Para diplomat PBB mengatakan, pemerintah AS berhasil membuat sejumlah negara untuk berpikir dua kali terkait keputusan AS soal Yerusalem.
"Meski resolusi diloloskan, rincian pemungutan suara memberikan cerita yang berbeda," ujar seorang diplomat AS di PBB.
"Jelas bahwa banyak negara yang memprioritaskan hubungan mereka dengan Amerika Serikat di atas upaya tidak produktif untuk mengucilkan kami atas keputusan yang merupakan hak kedaulatan kami," imbuhnya.
Terkait voting Majelis Umum PBB tersebut, Dubes Nikki Haley mengingatkan bahwa Amerika akan mengingat hari ini.
"Amerika akan menempatkan kedutaan kami di Yerusalem," tegas Haley membela keputusan AS soal Yerusalem. "Tak ada voting di PBB yang akan membuat perbedaan soal itu," cetus Haley.
"Namun voting ini akan membuat perbedaan tentang bagaimana Amerika melihat PBB dan bagaimana kami melihat negara-negara yang tidak menghormati kami di PBB," tandasnya.
Meski resolusi Majelis Umum PBB bersifat tidak mengikat, namun besarnya dukungan atas resolusi ini bisa memberikan tekanan politis. Selain menolak keputusan Trump soal Yerusalem, resolusi Majelis Umum PBB ini menegaskan bahwa status Yerusalem harus diselesaikan lewat negosiasi, dan setiap keputusan yang dibuat di luar kerangka itu harus dicabut.
(ita/ita)
Duta Besar (Dubes) AS untuk PBB, Nikki Haley seperti dilansir kantor berita AFP, Jumat (22/12/2017), menyebutkan bahwa 65 negara telah menolak untuk mengecam keputusan pemerintah AS terkait status Yerusalem. Jumlah itu merupakan total dari negara-negara yang menolak resolusi, juga yang abstain dan tidak hadir dalam voting Majelis Umum PBB.
Sebelum voting digelar pada Kamis (21/12) waktu setempat, Presiden AS Donald Trump memang telah mengancam akan memangkas dana bantuan bagi negara-negara yang mendukung resolusi PBB tersebut. Para diplomat PBB mengatakan, pemerintah AS berhasil membuat sejumlah negara untuk berpikir dua kali terkait keputusan AS soal Yerusalem.
"Meski resolusi diloloskan, rincian pemungutan suara memberikan cerita yang berbeda," ujar seorang diplomat AS di PBB.
"Jelas bahwa banyak negara yang memprioritaskan hubungan mereka dengan Amerika Serikat di atas upaya tidak produktif untuk mengucilkan kami atas keputusan yang merupakan hak kedaulatan kami," imbuhnya.
Terkait voting Majelis Umum PBB tersebut, Dubes Nikki Haley mengingatkan bahwa Amerika akan mengingat hari ini.
"Amerika akan menempatkan kedutaan kami di Yerusalem," tegas Haley membela keputusan AS soal Yerusalem. "Tak ada voting di PBB yang akan membuat perbedaan soal itu," cetus Haley.
"Namun voting ini akan membuat perbedaan tentang bagaimana Amerika melihat PBB dan bagaimana kami melihat negara-negara yang tidak menghormati kami di PBB," tandasnya.
Meski resolusi Majelis Umum PBB bersifat tidak mengikat, namun besarnya dukungan atas resolusi ini bisa memberikan tekanan politis. Selain menolak keputusan Trump soal Yerusalem, resolusi Majelis Umum PBB ini menegaskan bahwa status Yerusalem harus diselesaikan lewat negosiasi, dan setiap keputusan yang dibuat di luar kerangka itu harus dicabut.
(ita/ita)
