Pemerintah AS telah merilis 2.981 dokumen rahasia terkait pembunuhan JFK di Dallas, Texas, pada 22 November 1963 pada Kamis (26/10) malam waktu setempat. Dokumen-dokumen itu bisa diakses oleh publik pada situs resmi Arsip Nasional AS, www.archives.gov.
Dituturkan dua sumber pemerintahan AS, seperti dilansir CNN, Jumat (27/10/2017), Trump sebenarnya menginginkan lebih banyak dokumen terkait pembunuhan JFK yang dirilis ke publik. Namun saat permintaan terakhir dari sejumlah badan pemerintahan diajukan Kamis (26/10) waktu setempat, tidak ada cukup waktu untuk memeriksa ratusan dokumen yang dianggap badan pemerintahan AS itu harus tetap dirahasiakan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Trump pun dihadapkan pada dua pilihan, yakni merilis seluruh dokumen tanpa sensor, atau menerima penyensoran dari badan intelijen dan penegak hukum AS dan merilis hanya 2.891 dokumen. Diketahui total ada 3.100 dokumen terkait pembunuhan JFK yang belum dirilis ke publik.
"Dia (Trump-red) tidak senang dengan banyaknya penyensoran," ucap salah satu pejabat Gedung Putih, sembari menyebut Trump meyakini badan intelijen dan penegak hukum AS 'tidak mewujudkan semangat hukum'.
Sekretaris Pers Gedung Putih, Sarah Sanders, menyatakan pada Kamis (26/10) malam bahwa Trump 'menginginkan transparansi yang belum pernah ada sebelumnya dari badan-badan tersebut dan mengarahkan mereka untuk meminimalkan penyensoran tanpa penundaan'.
Perilisan dokumen terkait pembunuhan JFK ini dilaporkan sempat memicu ketegangan antara badan intelijen dan penegak hukum AS dengan Badan Arsip dan Dokumen Nasional (NARA) soal informasi mana saja yang tidak bisa dirilis ke publik.
Disebutkan salah satu sumber Gedung Putih bahwa sejumlah badan keamanan nasional mengajukan permohonan menit-menit terakhir kepada Trump untuk menerima penyensoran dan, dalam beberapa kasus, menahan dokumen terkait badan mereka. Menurut seorang pejabat pemerintahan AS lain yang enggan disebut namanya, permintaan untuk menahan sejumlah dokumen itu datang dari CIA dan FBI.
Trump akhirnya sepakat untuk menahan perilisan sejumlah informasi dan dokumen agar bisa dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. Trump sepakat agar identitas para informan rahasia yang masih hidup tidak dirilis. Namun terlepas dari itu, Trump meyakini lebih banyak informasi harus dirilis.
Sekarang, badan intelijen, penegak hukum dan keamanan nasional yang dokumennya masih dirahasiakan, memiliki waktu hingga 5 bulan untuk melakukan pengkajian lanjutan terhadap dokumen-dokumen yang menurut mereka tidak boleh diungkap ke publik. Alasannya harus dijelaskan kepada otoritas arsip AS dalam jangka waktu itu. Trump kemudian memiliki waktu sebulan untuk mengkaji permohonan mereka.
Pada 26 April 2018, jika alasan yang diajukan tidak memenuhi standar penahanan perilisan, Trump akan memerintahkan perilisan dokumen-dokumen tersebut ke publik.
(nvc/rna)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini