DetikNews
Jumat 29 September 2017, 11:05 WIB

AS Serukan Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan terhadap Rohingya

Novi Christiastuti - detikNews
AS Serukan Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan terhadap Rohingya Tentara Myanmar berjaga di wilayah Rakhine (REUTERS/Soe Zeya Tun)
FOKUS BERITA: Krisis Rohingya
New York - Selain menuding Myanmar melakukan pembersihan etnis, Amerika Serikat (AS) meminta pihak yang mendalangi kekerasan terhadap minoritas muslim Rohingya ditindak secara hukum. AS juga menyerukan negara-negara di dunia menangguhkan pengiriman senjata ke militer Myanmar.

"Militer Burma harus menghormati hak asasi manusia dan kebebasan mendasar," ucap Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, dalam sidang Dewan Keamanan PBB yang digelar pekan ini, seperti dilansir Reuters, Jumat (29/9/2017).

"Orang-orang yang dituding melakukan penganiayaan seharusnya segera dicopot dari tanggung jawab komando dan diadili atas pelanggarannya," tegas Haley.


Ini merupakan pertama kalinya AS menyerukan hukuman bagi pemimpin militer yang berada di balik penindasan terhadap Rohingya. Namun Dubes Haley tidak sampai mengancam akan memberlakukan kembali sanksi-sanksi AS untuk Myanmar, yang sebelumnya telah dicabut oleh pemerintahan Barack Obama.

"Dan setiap negara yang saat ini menyalurkan senjata untuk militer Burma, harus menangguhkan aktivitas ini hingga langkah-langkah penuh tanggung jawab diberlakukan," imbuh Haley.

Dalam forum ini, Haley juga terang-terangan menuding Myanmar telah melakukan pembersihan etnis terhadap warga Rohingya di Rakhine. Sejauh ini, pernyataan ini menjadi kritikan paling tajam dari AS untuk Myanmar terkait krisis Rohingya.


Penasihat keamanan nasional Myanmar, Thaung Tun, yang hadir dalam forum itu menegaskan tidak ada pembersihan etnis ataupun genosida di negaranya. Thaung Tun menyatakan bahwa Myanmar telah mengundang Sekjen PBB Antonio Guterres untuk berkunjung. Seorang pejabat PBB yang enggan disebut namanya menyatakan Guterres akan mempertimbangkan kunjungan ke Myanmar di bawah situasi yang tepat.

Dalam sebulan terakhir sejak konflik kembali pecah pada 25 Agustus, sekitar 500 ribu warga Rohingya telah mengungsi ke Bangladesh demi menghindari konflik di Rakhine. Otoritas Myanmar membantah melakukan kekerasan pada warga sipil dan menegaskan mereka memburu militan Rohingya yang mendalangi serangan terhadap pos polisi dan pangkalan militer di Rakhine.


China dan Rusia sama-sama menyatakan dukungan untuk pemerintah Myanmar. Awal bulan ini, Myanmar mengakui pihaknya membujuk kedua negara yang memiliki hak veto dalam Dewan Keamanan PBB itu, untuk melindunginya dari tindakan apapun dari PBB.


(nvc/ita)
FOKUS BERITA: Krisis Rohingya
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed