AS: Pembersihan Etnis terhadap Rohingya Permalukan Suu Kyi

Pengungsi Rohingya di Bangladesh (REUTERS/Cathal McNaughton)

New York - Untuk pertama kalinya, pemerintah Amerika Serikat (AS) terang-terangan menuding Myanmar melakukan praktik pembersihan etnis terhadap warga minoritas muslim Rohingya. AS menyebut pertumpahan darah di wilayah Rakhine telah mempermalukan pemerintahan Aung San Suu Kyi.

Berbicara dalam rapat Dewan Keamanan PBB, seperti dilansir AFP, Jumat (29/9/2019), Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, mendesak agar militer Myanmar mendapat tindakan tegas dari PBB sebagai respons atas praktik kekerasan yang terjadi di Rakhine.

Haley juga mengkritik keras pemerintahan sipil Myanmar, yang dipimpin Suu Kyi, peraih Nobel Perdamaian.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita tidak perlu takut menyebut tindakan otoritas Burma yang tampaknya merupakan: kampanye berkelanjutan dan brutal untuk membersihkan negara itu dari sebuah etnis minoritas," tegas Haley dalam pernyataannya.

"Dan itu seharusnya membuat malu pemimpin senior Burma yang telah mengorbankan begitu banyak hal untuk Burma yang terbuka, demokratis," imbuhnya, menggunakan nama lain Myanmar.

"Saat untuk kata-kata diplomatik, yang baik, telah usang dalam dewan ini. Kita sekarang harus mempertimbangkan tindakan terhadap pasukan keamanan Burma yang terindikasi terlibat dalam praktik penganiayaan dan memicu kebencian di antara warga negaranya," ujar Haley.

Lebih dari setengah juta warga Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh dalam sebulan terakhir. Konflik kembali pecah pada 25 Agustus setelah militan Rohingya menyerang pos polisi dan pangkalan militer Myanmar di Rakhine, yang memicu operasi militer besar-besaran yang sarat kekerasan.

PBB sebelumnya telah menyebut perlakuan militer Myanmar terhadap Rohingya sebagai tindak pembersihan etnis. Ini merupakan pertama kalinya AS menyebut militer Myanmar melakukan 'pembersihan etnis' terhadap Rohingya. Sejauh ini, pernyataan ini menjadi kritikan tajam dari AS untuk Myanmar. (nvc/ita)