"Kami menargetkan bank-bank Korea Utara dan penyedia fasilitas finansial yang bertindak sebagai perwakilan bank-bank Korea Utara di seluruh dunia," tegas Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin, dalam pernyataannya seperti dilansir CNN, Rabu (27/9/2017).
"Langkah ini memajukan strategi kami untuk mengisolasi Korea Utara secara penuh demi mencapai tujuan kami yang lebih luas, Semenanjung Korea yang damai dan dalam kondisi denuklirisasi," imbuh Mnuchin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sanksi ekonomi terbaru ini diumumkan beberapa hari setelah Trump menandatangani perintah eksekutif, yang isinya memberikan wewenang lebih besar bagi Mnuchin untuk menjatuhkan serangkaian sanksi demi menghentikan ambisi nuklir Korut.
Sanksi terbaru AS ini memberikan tanggung jawab pada masing-masing bank dan perusahaan untuk mencari tahu apakah klien mereka terkait dengan Korut. Perintah eksekutif Trump sebelumnya mengatur hukuman bagi perusahaan maupun individu yang terbukti melakukan bisnis dengan Korut. Hukuman yang dimaksud adalah pemutusan akses terhadap sistem finansial AS dan pembekuan aset-aset.
Rezim Korut diyakini memanfaatkan jaringan perusahaan cangkang yang rumit, untuk melakukan bisnis di China dan beberapa negara lainnya, demi menghindari sanksi-sanksi yang diterapkan terhadapnya. Delapan bank Korut yang dikenai sanksi oleh AS termasuk Bank Pembangunan Pertanian, Bank Kredit Cheil dan Bank Industrial Internasional.
Dalam sanksi terbaru ini, pemerintah AS juga memberlakukan langkah tegas terhadap 26 individu yang diyakini terkait dengan jaringan finansial Korut. Orang-orang itu merupakan warga Korut yang bertindak sebagai perwakilan bank-bank Korut di China, Rusia, Libya dan Uni Emirat Arab.
Sanksi-sanksi AS sebelumnya bertujuan memutus sumber pendapatan yang digunakan untuk mendanai program senjata nuklir Korut. Sektor-sektor yang dijadikan sasaran dari sanksi itu adalah industri tekstil, perikanan, teknologi informasi dan manufaktur.
(nvc/rna)