DetikNews
Rabu 20 September 2017, 19:18 WIB

Krisis Rohingya, Inggris Hentikan Pelatihan Militer Myanmar

Novi Christiastuti - detikNews
Krisis Rohingya, Inggris Hentikan Pelatihan Militer Myanmar Perdana Menteri Inggris Theresa May (Justin Tallis/AFP PHOTO)
FOKUS BERITA: Krisis Rohingya
New York - Otoritas Inggris menghentikan pelatihan untuk militer Myanmar karena praktik kekerasan di Rakhine. Inggris menegaskan pelatihan akan ditangguhkan hingga ada resolusi nyata terkait krisis Rohingya.

Seperti dilansir AFP, Rabu (20/9/2017), otoritas Inggris menyatakan kekhawatiran mendalam atas pelanggaran HAM di Rakhine. Diketahui bahwa operasi militer Myanmar di wilayah itu disebut-sebut sarat kekerasan dan memicu eksodus warga Rohingya ke Bangladesh.


Sejauh ini lebih dari 420 ribu warga Rohingya telah mengungsi ke Bangladesh sejak konflik kembali pecah pada 25 Agustus lalu. Konflik pecah setelah militan Rohingya menyerang puluhan pos polisi dan sebuah pangkalan militer Myanmar yang berujung operasi militer besar-besaran di Rakhine.

"Aksi militer yang dilakukan terhadap warga Rohingya harus dihentikan," tegas Perdana Menteri Inggris, Theresa May, kepada media Inggris, Sky News, di sela-sela menghadiri Sidang Majelis Umum PBB New York, Amerika Serikat.

"Tidak akan ada pelatihan atau keterlibatan pertahanan untuk militer Burma dari Kementerian Pertahanan hingga ada resolusi untuk isu ini," imbuhnya, menggunakan nama lain Myanmar.


Pemerintah Inggris di London juga merilis pernyataan tertulis resmi yang menjelaskan soal keputusan penangguhan pelatihan militer Myanmar ini.

"Menyoroti kekerasan yang terus berlangsung di negara bagian Rakhine, Burma, krisis kemanusiaan yang terus berkembang yang ditimbulkannya, dan kekhawatiran mendalam kami soal pelanggaran HAM yang tengah terjadi, kami telah memutuskan untuk menangguhkan kursus pendidikan yang diberikan kepada militer Burma hingga ada resolusi yang bisa diterima untuk situasi saat ini," jelas pemerintah Inggris dalam pernyataannya.

"Kami menyerukan kepada Angkatan Bersenjata Burma untuk segera menghentikan kekerasan di Rakhine dan memastikan perlindungan bagi semua warga sipil, juga mengizinkan akses penuh bagi bantuan kemanusiaan dan memfasilitasi penerapan rekomendasi Komisi Penasihat Rakhine secara menyeluruh oleh pemerintahan sipil," imbuh pernyataan itu.


Secara terpisah, Menteri Junior Urusan Luar Negeri, Mark Field, menjelaskan bahwa selama ini militer Inggris memberikan pelatihan keahlian yang fokus pada pelatihan bahasa, pemerintahan, akuntabilitas, etika, hak asasi manusia dan hukum internasional terhadap militer Myanmar.

Field menegaskan Inggris tidak pernah memberikan pelatihan perang kepada militer Myanmar. "Inggris masih dan akan tetap menjadi pendukung kuat embargo senjata Uni Eropa (terhadap Myanmar)," tegasnya. Sekitar 150 anggota parlemen Inggris menulis surat kepada Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson, pada 6 September lalu yang isinya menyerukan agar pelatihan untuk militer Myanmar ditangguhkan.


(nvc/dnu)
FOKUS BERITA: Krisis Rohingya
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed