Hal tersebut disampaikan Menteri Pertahanan Turki Fikri Isik kepada stasiun televisi NTV terkait adanya daftar 13 tuntutan yang disusun empat negara Arab untuk menyelesaikan krisis Qatar. Dalam daftar tersebut termasuk tuntutan mengenai penutupan instalasi militer Turki di Qatar.
"Jika ada tuntutan seperti itu, maka itu berarti intervensi dalam hubungan bilateral," tutur Isik seperti dilansir kantor berita Reuters, Jumat (23/6/2017). Bahkan dikatakannya, Turki mungkin malah akan meningkatkan keberadaan militernya di Qatar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Memperkuat pangkalan Turki akan menjadi langkah positif dalam hal keamanan Teluk," tegas Isik. "Mengevaluasi ulang kesepakatan soal pangkalan tersebut dengan Qatar tak ada dalam agenda kami," imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, empat negara Arab yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar telah mengirimkan daftar 13 tuntutan sebagai prasyarat untuk mengakhiri krisis. Di antara tuntutan tersebut termasuk menutup televisi Al-Jazeera dan mengurangi hubungan dengan negara musuh mereka, Iran.
Daftar tersebut disusun oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Bahrain yang telah memutus hubungan diplomatik, ekonomi dan penerbangan ke Doha, Qatar pada 5 Juni lalu. Keempat negara tersebut menuduh pemerintah Qatar mendanai terorisme, menimbulkan ketidakstabilan wilayah dan mendukung agenda Iran. Qatar telah membantah semua tuduhan tersebut.
Menurut pejabat dari salah satu negara Arab tersebut, daftar 13 tuntutan yang dikirimkan ke Qatar tersebut bertujuan untuk mengakhiri krisis yang merupakan krisis terburuk di Teluk Arab dalam beberapa tahun ini.
Dikatakan pejabat Arab tersebut, dalam daftar itu juga termasuk tuntutan untuk menutup sebuah pangkalan militer Turki di Qatar. Pemerintah Qatar juga didesak untuk mengumumkan pemutusan hubungannya dengan kelompok-kelompok seperti ISIS, Ikhwanul Muslimin, al-Qaeda, Hizbullah dan Jabhat Fateh al Sham, bekas cabang al-Qaeda di Suriah.
Juga disebutkan bahwa Qatar harus berhenti mencampuri urusan dalam negeri dan luar negeri Saudi cs dan menghentikan praktik pemberian kewarganegaraan Qatar pada warga negara dari keempat negara tersebut.
Disebutkan pejabat Arab tersebut, Saudi cs memberikan waktu 10 hari bagi Doha untuk memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut. Daftar tersebut diserahkan ke Qatar oleh mediator Kuwait. (ita/ita)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini