Kapal Perang AS Berlayar Dekat Pulau Buatan di Laut China Selatan

Mischief Reef yang telah dibangun menjadi pulau buatan China (CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/Digital Globe)

Washington DC - Sebuah kapal perang Amerika Serikat (AS) berlayar di dekat pulau buatan China di Laut China Selatan. Hal ini berpotensi memicu reaksi keras dari China.

Disampaikan seorang pejabat AS yang enggan disebut namanya, seperti dilansir AFP, Kamis (25/5/2017), menyebut USS Dewey berlayar di perairan berjarak 'kurang dari 12 mil laut' atau setara 22 kilometer dari Mischief Reef pada Kamis (25/5) pagi waktu setempat.

Mischief Reef merupakan bagian dari gugusan kepulauan Spratlys, Laut China Selatan, yang diklaim oleh China sebagai wilayahnya. Disebut pejabat AS itu, bahwa operasi semacam ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump di Laut China Selatan yang menjadi sengketa banyak negara.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Baca juga: China Pasang Peluncur Roket di Laut China Selatan

USS Dewey yang merupakan kapal penghancur rudal itu mempraktikkan 'kebebasan navigasi' di Laut China Selatan, yang diyakini AS masuk perairan internasional. Namun di sisi lain, aktivitas kapal perang AS itu berpotensi kuat memicu kemarahan China.

Otoritas China mengklaim nyaris seluruh wilayah Laut China Selatan, meskipun sejumlah negara lainnya seperti Taiwan, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia dan Vietnam juga mengklaim perairan itu sebagai bagian dari wilayahnya.

Dengan cepat, China mereklamasi gugusan karang di Laut China Selatan menjadi beberapa pulau buatan yang dilengkapi landasan pesawat militer dan berbagai persenjataan canggih. AS dan dunia internasional menentang pulau-pulau buatan China itu.

Baca juga: China Selesaikan Hanggar dan Radar Canggih di Laut China Selatan

Dalam pernyataannya, juru bicara Pentagon, Mayor Jamie Davis, menegaskan militer AS memang setiap hari beroperasi di Laut China, dan akan terbang juga berlayar di perairan yang diizinkan oleh hukum internasional.

"Kami memiliki program Operasi Kebebasan Navigasi secara menyeluruh, yang dimaksudkan untuk menantang klaim maritim berlebihan demi menjaga hak, kebebasan dan penggunaan laut serta wilayah udara yang dijamin untuk semua negara di bawah hukum internasional," tegas Davis.

(nvc/try)