Presiden Korsel: Besar Kemungkinan Terjadi Konflik dengan Korut

Seoul - Presiden Korea Selatan (Korsel) Moon Jae-In menyebut ada 'kemungkinan besar' untuk terjadi konflik dengan Korea Utara (Korut). Pernyataan ini dilontarkan Moon di tengah ketegangan di Semenanjung Korea akibat program rudal balistik dan nuklir Korut.

Seperti dilansir Reuters, Rabu (17/5/2017), pernyataan ini disampaikan Moon setelah Korsel menyatakan ingin membuka kembali jalur dialog dengan Korut. Moon mengupayakan kebijakan dua jalur, yang melibatkan sanksi dan dialog, untuk menyelesaikan isu nuklir Korut.

Korut terang-terangan mengakui tengah mengembangkan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir dan mampu menjangkau daratan utama Amerika Serikat (AS). Negara komunis ini mengabaikan seruan berbagai pihak, termasuk dari China, satu-satunya sekutu mereka, untuk menghentikan program rudal dan nuklirnya.

Baca juga: Resmi Dilantik, Presiden Korsel yang Baru Ingin Kunjungi Korut

Pada Minggu (14/5) waktu setempat, Korut kembali menggelar uji coba rudal jarak jauh. Uji coba itu diklaim Korut mampu membawa hulu ledak nuklir berukuran besar. Kecaman dari dunia internasional, termasuk dari Dewan Keamanan PBB yang mengancam akan menjatuhkan sanksi baru.

"Kenyataannya adalah ada kemungkinan besar terjadinya konflik militer di NLL (Garis Batas Utara) dan garis demarkasi militer," ucap Moon seperti disampaikan dalam pernyataan istana kepresidenan Korsel, Blue House.

Moon juga menyebut kemampuan rudal dan nuklir Korut tampaknya mengalami kemajuan pesat beberapa waktu terakhir. Namun, lanjutnya, Korsel sudah bersiap dan mampu melakukan serangan balasan jika Korut melancarkan serangan militer terlebih dahulu.

Baca juga: AS Bersedia Dialog Jika Korut Hentikan Uji Coba Nuklir dan Rudal

Usai resmi menjabat satu pekan, Moon menyerukan pendekatan yang lebih moderat terhadap Korut. Moon menyatakan dirinya mengupayakan dialog dengan Korut, namun juga berniat meningkatkan tekanan melalui penjatuhan sanksi. Namun dia menegaskan, Korut harus mengubah perilakunya terlebih dahulu sebelum dialog bisa digelar.

Secara terpisah, juru bicara Kementerian Unifikasi Korsel, Lee Duk-Haeng, menyatakan jalur komunikasi Korsel-Korut dipertimbangkan untuk dibuka kembali. "Kementerian Unifikasi mempertimbangkan opsi ini secara internal, namun belum ada keputusan," ucapnya.

(nvc/ita)