Menlu AS Minta ASEAN Putus Aliran Dana ke Korut

Washington DC - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson mendorong negara-negara ASEAN untuk berbuat lebih banyak dalam membantu memutus aliran dana untuk Korea Utara (Korut). ASEAN juga diminta untuk meminimalisir hubungan diplomatik dengan Korut.

Seperti dilansir Reuters, Jumat (5/5/2017), Tillerson bertemu dengan para menteri luar negeri (Menlu) dari 10 negara anggota ASEAN atau Asosiasi Negara Asia Tenggara di Washington DC. Pertemuan ini merupakan yang pertama kali dilakukan Tillerson dengan ASEAN.

Dituturkan oleh Wakil Asisten Menlu AS untuk Asia Timur, Patrick Murphy, Tillerson menekankan komitmen keamanan dan ekonomi AS untuk kawasan Asia Tenggara. Hal ini disampaikan di tengah keraguan yang muncul terhadap kebijakan 'America First' Presiden Donald Trump dan keluarnya AS dari pakta perdagangan Kemitraan Trans Pasifik (TPP).

Baca juga: Korut Lontarkan Kritikan Langka untuk China

Dalam pertemuan itu, Tillerson juga menyerukan kepada negara-negara ASEAN untuk menerapkan secara penuh sanksi PBB untuk Korut dan menunjukkan persatuan atas isu Korut. Seperti diketahui, Korut tengah mengembangkan rudal antarbenua yang dikhawatirkan mampu membawa hulu ledak nuklir ke daratan AS.

"Kami pikir ada banyak hal yang bisa dilakukan, tidak hanya di Asia Tenggara. Kami mendorong langkah lebih lanjut dan terus-menerus dari seluruh negara ASEAN," ujar Murphy.

Pekan lalu, Tillerson menyerukan seluruh negara untuk menonaktifkan atau mengurangi hubungan diplomatik dengan Korut. AS mendasarkan seruannya pada dugaan bahwa Korut menyalahgunakan keistimewaan diplomatik untuk membantu pendanaan program nuklir dan rudal Korut. Tillerson memperingatkan, AS akan menjatuhkan sanksi kepada setiap perusahaan asing dan orang-orang yang terlibat bisnis dengan Korut.

Seluruh negara ASEAN memiliki hubungan diplomatik dengan Korut. Lima negara di antaranya memiliki kantor kedutaan di negara komunis itu.

Baca juga: ASEAN Kritik Uji Coba Rudal dan Nuklir Korea Utara

Murphy menyatakan, AS tidak meminta negara-negara ASEAN untuk memutus hubungan diplomatik dengan Korut secara resmi. AS, lanjutnya, hanya meminta ASEAN untuk mengkaji ulang 'kehadiran' Korut di sektor yang melebihi kebutuhan diplomatik.

"Dan negara-negara itu sepakat, dan dalam beberapa kasus telah mulai membatasi atau mengurangi jumlah kehadiran diplomatik Korut di negara mereka. Beberapa negara mengkaji kehadiran pekerja Korut, yang bisa jadi, menjadi aliran pemasukan lain bagi Korut, dan apakah ini pantas," ucap Murphy seperti dilansir AFP.

"Saya yakin beberapa negara sedang mengkaji kehadiran mereka di Korut dan berusaha menilai apakah itu layak atau tidak," imbuhnya.

(nvc/ita)