Pejabat PBB Sebut Trump Mendorong Praktik Penyiksaan

Jenewa - Seorang pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam dukungan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada praktik interogasi sarat penyiksaan. Pejabat ini memperingatkan dukungan Trump bisa mengundang negara lain untuk turut melegalkan praktik interogasi sarat penyiksaan.

Berbicara dalam rapat Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, seperti dilansir dilansir AFP dan PressTV, Sabtu (4/3/2017), pelapor khusus PBB (special rapporteur) untuk perlindungan HAM, Ben Emmerson, menyebut Trump sebagai presiden terpilih secara demokratis pertama, yang terang-terangan mendukung praktik interogasi sarat penyiksaan.

"Kita berada dalam situasi di mana kita mendapati seorang kepala negara yang terpilih secara demokratis pertama di dunia, yang mendukung penyiksaan," sebut Emmerson yang seorang pengacara HAM asal Inggris ini.

Baca juga: Trump Setuju Interogasi Penyiksaan Tapi Akan Ikuti Saran CIA

"Mendengar Presiden Trump, saat hari-hari awalnya menjabat setelah pelantikan, dengan lancarnya memuji 'kebajikan' penyiksaan sebagai senjata dalam memerangi terorisme, dan mempertegas keinginannya untuk melegalkan penggunaan penyiksaan jika diminta demikian, membuat saya takut," imbuhnya.

"Ini seperti melemparkan tantangan, ini sama saja memberikan preseden," ujarnya, merujuk pada kemungkinan negara-negara lain turut melegalkan penyiksaan dalam interogasi.

Pada akhir Januari lalu, beberapa hari usai dilantik pada 20 Januari, Trump menyebut praktik interogasi sarat penyiksaan seperti waterboading 'sepenuhnya' berhasil untuk menggali informasi dari tersangka terorisme. Namun dia mengaku akan patuh pada pilihan Direktur CIA dan Menteri Pertahanan AS soal wacana pemberlakuan kembali waterboarding, yang pernah diberlakukan saat era Presiden George W Bush.

"Ini menunjukkan tingkat ketidakstabilan dan ketidaksiapan dalam memimpin," sebut Emmerson merujuk pada komentar Turmp itu.

Baca juga: Terlibat Interogasi Penyiksaan, Wanita Ini Jadi Wakil Bos CIA

Media AS New York Times melaporkan bahwa, Trump siap untuk membuka kembali penjara-penjara CIA di luar negeri, atau yang disebut 'black site'. Trump juga mengindikasikan akan tetap membuka penjara militer AS di Guantanamo Bay, Kuba, yang tadnya ingin ditutup pemerintahan era Presiden Barack Obama. Kedua fasilitas penahanan AS itu dikenal sarat penyiksaan.

"Jika negara anggota permanen Dewan Keamanan (PBB) sekali lagi bersiap meninggalkan nilai-nilai bersama dengan dalih mempertahankan nilai mereka, maka yang lain akan bertanya-tanya apakah semua dicapai dalam 15 tahun terakhir ini sia-sia," tandasnya.

(nvc/try)