Dalam laporan terbarunya, seperti dilansir AFP, Selasa (7/2/2017), LSM Amnesty International menuding rezim Suriah melakukan 'kebijakan pembasmian'. Laporan berjudul 'Human Slaughterhouse: Mass hanging and extermination at Saydnaya prison' itu didasarkan wawancara dengan 84 saksi mata, termasuk sipir penjara, tahanan dan hakim setempat.
Laporan itu menyebut, setidaknya dalam waktu seminggu sekali antara tahun 2011 hingga 2015, sekitar 50 tahanan dibawa keluar sel untuk disidangkan secara sewenang-wenang. Mereka juga dipukuli dan kemudian digantung pada tengah malam dan secara diam-diam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kebanyakan korban yang digantung secara diam-diam itu diyakini merupakan warga sipil yang menentang rezim Presiden Bashar al-Assad. "Mereka dibiarkan di sana (tiang gantungan) selama 10 - 15 menit," tutur seorang hakim yang menyaksikan eksekusi mati keji itu.
Amnesty International menyebut, praktik yang dilakukan rezim Suriah itu mengarah pada kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan. Kemungkinan besar, lanjut Amnesty International, praktik keji semacam ini masih terus terjadi di Suriah. Ribuan tahanan ditempatkan di penjara Saydnaya, yang dikelola militer Suriah. Penjara yang berjarak 30 kilometer dari ibu kota Damaskus itu tercatat sebagai penjara terbesar di Suriah.
"Setiap hari akan ada dua atau tiga orang di sektor kami yang tewas... Saya ingat para sipir menanyakan ada berapa tahanan yang tersisa. Dia akan mengatakan, 'Sel nomor satu -- berapa banyak? Sel nomor dua -- berapa banyak?' dan seterusnya," tutur salah satu mantan tahanan yang menggunakan nama alias Nader.
Dalam laporannya, Amnesty International menuding pemerintah Suriah melakukan 'kebijakan pembasmian' di dalam penjara itu, dengan berulang kali menyiksa tahanan dan sengaja tak memberi makanan, minuman serta layanan kesehatan pada para tahanan. Tidak hanya itu, Amesty International juga menyebut para tahanan diperkosa atau dipaksa saling memperkosa.
"Horor yang digambarkan dalam laporan ini mengungkapkan praktik tersembunyi, besar-besaran, disetujui oleh level tertinggi pemerintahan Suriah, yang bertujuan membungkam bentuk-bentuk perlawanan dalam populasi Suriah," sebut Lynn Maalouf selaku Wakil Direktur Penelitian pada kantor Amnesty di Beirut, Libanon.
(nvc/asp)











































