Duterte Ingin Kerahkan Militer dalam Perang Melawan Narkoba

Manila - Presiden Filipina Rodrigo Duterte akan menerbitkan perintah eksekutif untuk mengerahkan kekuatan militer dalam perang melawan narkoba. Duterte menyebut narkoba sebagai ancaman bagi keamanan nasional Filipina.

Seperti dilansir Reuters, Kamis (2/2/2017), Duterte menghentikan seluruh operasi kepolisian dalam memerangi narkoba pada Senin (30/1) waktu setempat, dengan alasan korupsi yang terlalu mengakar dalam kepolisian. Duterte kemudian menempatkan badan antinarkoba Filipina sebagai pihak yang bertanggung jawab atas operasi memerangi narkoba. Dia juga menginginkan adanya dukungan militer dalam operasi itu.

Baca juga: Perang Narkoba Ditunda hingga Kepolisian Filipina 'Bersih' Korupsi

Spekulasi soal pemberlakuan hukum darurat militer di Filipina pun muncul ke publik. Namun Duterte menyatakan, dirinya tidak butuh wewenang tambahan. Duterte mengaku hanya ingin melibatkan Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) dalam kebijakan memerangi narkoba, karena dirinya tidak lagi mempercayai kepolisian Filipina.

"Saya masih harus menyusun, apakah sebuah pemberitahuan atau sebuah perintah eksekutif, tapi memerlukan AFP dan mengangkat isu narkoba sebagai ancaman keamanan nasional, jadi saya bisa memanggil militer untuk membantu," tegasnya.

Duterte menyebut, kepolisian dan Biro Investigasi Nasional yang dikelola Kementerian Kehakiman Filipina tidak bisa diandalkan. Dia menjanjikan akan melakukan 'pembersihan' dalam tubuh badan penegak hukum Filipina.

Baca juga: Menteri Kehakiman Filipina Sebut Penjahat Bukan Manusia

Duterte tidak menjelaskan apa tugas yang akan dijalankan militer Filipina dalam operasi memerangi narkoba, maupun jumlah tentara yang akan dilibatkan. Dia hanya menyebut kehadiran militer Filipina diperlukan.

Sekitar 7.600 orang telah tewas dalam operasi memerangi narkoba yang diluncurkan Duterte sejak 7 bulan lalu. Penyebab kematian orang-orang itu masih dipertanyakan, meskipun polisi menyalahkan konflik antar geng narkoba dan keberadaan tim pembunuh bayaran.

Organisasi HAM, Human Rights Watch (HRW) memperingatkan Duterte bahwa melibatkan militer merupakan langkah yang keliru, karena militer Filipina memiliki rekam jejak membunuh orang-orang di luar hukum. Namun Duterte menegaskan, dirinya tidak terlalu peduli pada pengedar dan pecandu narkoba. Dia malah mengakui telah meremehkan persoalan narkoba ketika pada awalnya menetapkan target 6 bulan untuk peperangan melawan narkoba.

"Anda membela anak-anak wanita jalang ini. Berapa? 3 ribu? Saya akan membunuh lebih banyak lagi hanya demi mengenyahkan narkoba dan operasi ini. Saya pikir ini akan selesai dalam 6 bulan," sebutnya. (nvc/ita)